Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Terbitkan Perpres Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis

Kompas.com - 24/03/2021, 14:45 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dalam rangka mengentaskan penyakit tuberkulosis (TB) di Tanah Air.

Saat ini perpres penanggulangan TB tersebut masih dalam proses penyusunan.

"Kami akan segera menerbitkan Perpres yang akan berisi antara lain menekankan pentingnya jajaran multisektoral untuk terlibat di dalam intervensi pengendalian faktor risiko," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di acara peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia secara virtual, Rabu (24/3/2021).

Menurut Muhadjir, Perpres ini diterbitkan karena strategi penanggulangan tuberkulosis melalui pendekatan sektor kesehatan saja tidak cukup.

Hal tersebut selama ini belum dapat menurunkan beban masalah TB di kawasan kasus TB tinggi seperti di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.

Baca juga: Arahan Wapres Maruf agar di Indonesia Bebas TB 2030

Sementara itu, intervensi pengendalian faktor risiko yang dimaksud Muhadjir dilakukan baik dalam peningkatan derajat kesehatan perseorangan, perubahan perilaku masyarakat, maupun peningkatan kualitas rumah tinggal pasien.

Termasuk juga pencegahan pengendalian infeksi TB di fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang publik.

Secara bersama-sama, kata dia, seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah harus bersinergi untuk menekan faktor-faktor risiko tersebut.

"Perlu ada intervensi dari semua sektor dan lingkungan yang ada dalam mengendalikan faktor-faktor risiko TB ini," kata dia.

Baca juga: Menkes: Angka Penderita TBC Menurun Drastis selama Pandemi Covid-19

Muhadjir mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

Dengan demikian, selain penanggulangan TB pemerintah juga perlu mengatasi persoalan stunting.

"Karena kondisi gizi yang buruk juga sudah menjadi salah satu faktor risiko sangat besar untuk infeksi TB kepada anak-anak kita," ujar Muhadjir.

Ia mengatakan, lintas sektor pusat dan daerah perlu memprioritaskan program kegiatan untuk menanggulangi kedua masalah kesehatan tersebut.

Caranya adalah dengan meningkatkan sumber daya, anggaran, sarana prasarana yang dibutuhkan baik kesehatan maupun sektor lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com