Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/03/2021, 14:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dalam rangka mengentaskan penyakit tuberkulosis (TB) di Tanah Air.

Saat ini perpres penanggulangan TB tersebut masih dalam proses penyusunan.

"Kami akan segera menerbitkan Perpres yang akan berisi antara lain menekankan pentingnya jajaran multisektoral untuk terlibat di dalam intervensi pengendalian faktor risiko," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di acara peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia secara virtual, Rabu (24/3/2021).

Menurut Muhadjir, Perpres ini diterbitkan karena strategi penanggulangan tuberkulosis melalui pendekatan sektor kesehatan saja tidak cukup.

Hal tersebut selama ini belum dapat menurunkan beban masalah TB di kawasan kasus TB tinggi seperti di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.

Baca juga: Arahan Wapres Maruf agar di Indonesia Bebas TB 2030

Sementara itu, intervensi pengendalian faktor risiko yang dimaksud Muhadjir dilakukan baik dalam peningkatan derajat kesehatan perseorangan, perubahan perilaku masyarakat, maupun peningkatan kualitas rumah tinggal pasien.

Termasuk juga pencegahan pengendalian infeksi TB di fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang publik.

Secara bersama-sama, kata dia, seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah harus bersinergi untuk menekan faktor-faktor risiko tersebut.

"Perlu ada intervensi dari semua sektor dan lingkungan yang ada dalam mengendalikan faktor-faktor risiko TB ini," kata dia.

Baca juga: Menkes: Angka Penderita TBC Menurun Drastis selama Pandemi Covid-19

Muhadjir mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

Dengan demikian, selain penanggulangan TB pemerintah juga perlu mengatasi persoalan stunting.

"Karena kondisi gizi yang buruk juga sudah menjadi salah satu faktor risiko sangat besar untuk infeksi TB kepada anak-anak kita," ujar Muhadjir.

Ia mengatakan, lintas sektor pusat dan daerah perlu memprioritaskan program kegiatan untuk menanggulangi kedua masalah kesehatan tersebut.

Caranya adalah dengan meningkatkan sumber daya, anggaran, sarana prasarana yang dibutuhkan baik kesehatan maupun sektor lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Nasional
Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Nasional
Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Nasional
MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

Nasional
Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Nasional
Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Nasional
Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Nasional
MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

Nasional
Wajah Politik, Bibir Senyum Hati Bicara

Wajah Politik, Bibir Senyum Hati Bicara

Nasional
Kunjungan Kerja di Bali, Jokowi Mampir ke Taman Bung Karno di Buleleng

Kunjungan Kerja di Bali, Jokowi Mampir ke Taman Bung Karno di Buleleng

Nasional
Kubu Putri Candrawathi Tuding JPU Berimajinasi Susun Konstruksi Kasus Brigadir J

Kubu Putri Candrawathi Tuding JPU Berimajinasi Susun Konstruksi Kasus Brigadir J

Nasional
PKS Tak Khawatir Koalisi Perubahan Gagal, Yakin Anies Jadi Daya Tarik

PKS Tak Khawatir Koalisi Perubahan Gagal, Yakin Anies Jadi Daya Tarik

Nasional
Pemerintah Akan Pangkas Bandara Internasional di RI Jadi 15

Pemerintah Akan Pangkas Bandara Internasional di RI Jadi 15

Nasional
Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.