Menpan RB: Kok Sulit Capai 1 Juta Guru PPPK, Padahal Menkeu Sudah Siapkan Anggarannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengeluhkan target satu juta formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sulit tercapati.

"Satu juta guru ini kok ya begitu sulit sekali belum bisa mencapai target padahal sudah dipersiapkan anggaran oleh ibu menteri keuangan," kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (24/3/2021).

Dalam paparannya, Tjahjo menyebut rencana penetapan guru PPPK baru berada pada angka 565.633, padahal pihaknya sudah menyiapkan ruang bagi guru PPPK sebanyak 1.002.616 orang.

Baca juga: Kebutuhan ASN Tahun Ini 1,275 Juta Orang, tapi Formasi yang Diajukan Baru 741.551

Sebagai jalan keluar, kata Tjahjo, kuota yang tersisa nantinya akan dialokasikan untuk penerimaan tahun depan.

"Kami sepakat bahwa seandainya tidak memenuhi kuota target maksimal nanti akan dialokasikan untuk tahun depan, berikutnya, itu intinya," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo menyampaikan, jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) pada 2021 mencapai 1.275.387 orang.

Ia merinci, angka tersebut terdiri dari kebutuhan ASN untuk instansi pemerintah pusat sebanyak 83.669 orang dan instansi di daerah sebanyak 1.191.718 orang.

Untuk ASN di daerah, Tjahjo memerinci yaitu, guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 1.002.616 orang, PPPK non-guru sebanyak 70.008 orang, dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 119.094 orang.

Baca juga: Pemerintah Buka Seleksi 1 Juta Guru PPPK, Apakah Termasuk Guru Agama?

Tapo, rencana penetapan tahun baru berjumlah 741.551 lowongan terdiri dari 69.684 untuk pemerintah pusat dan 671.867 untuk pemerintah daerah.

"Untuk jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684 dengan rincian 61.129 untuk 56 kementerian/lembaga dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan," ujar Tjahjo.

Penetapan 671.867 ASN untuk pemerintah daerah terdiri dari 565.633 guru PPPK, 21.517 PPPK non-guru, dan CPNS sebanyak 84.663.

"Dengan rincian 144.096 untuk 34 pemerintah provinsi dan 527.771 untuk 492 pemerintah kabupaten dan pemerintah kota," kata Tjahjo.

Baca juga: Program Seleksi 1 Juta Guru PPPK Didukung Penuh Pemda

Ia mengatakan, angka-angka di atas diperoleh dari usulan yang disampaikan oleh 588 instansi dengan rincian 539 instansi telah mengusulkan dengan dokumen lengkap.

Lalu, 49 instansi sudah mengusulkan dan sedang dalam proses melengkapi dokumen, serta 32 isntansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN.

Dengan demikian, masih terbuka kemungkinan perubahan jumlah formasi yang tersedia karena masih ada tawar-menawar dengan instansi-instansi di tingkat pusat maupun daerah.