Kompas.com - 23/03/2021, 11:40 WIB
Mantan Jaksa Agung Basrief Arief (tengah) diantar oleh Ketua KPK Abraham Samad (kanan) dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto usai menyambangi KPK di Kuningan, Jakarta, Senin (17/11/2014). Basrief Arief menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK sebagai kewajibannya setelah merampungkan masa jabatan sebagai jaksa agung. TRIBUNNEWS / DANY PERMANAMantan Jaksa Agung Basrief Arief (tengah) diantar oleh Ketua KPK Abraham Samad (kanan) dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto usai menyambangi KPK di Kuningan, Jakarta, Senin (17/11/2014). Basrief Arief menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK sebagai kewajibannya setelah merampungkan masa jabatan sebagai jaksa agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Jaksa Agung Basrief Arief meninggal dunia pada Selasa (23/3/2021) pagi. Basrief berpulang pada usia 74 tahun.

"Kejaksaan Republik Indonesia berdukacita atas berpulang ke hadirat Allah SWT, Bapak Basrief Arief bin Bachtiar Arief," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya.

Basrief merupakan JA pada era kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menjabat sebagai JA pada 26 November 2010 sampai 20 Oktober 2014.

Baca juga: Jaksa Agung di Era SBY, Basrief Arief Meninggal Dunia

Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas (1975). Kemudian, meraih gelar master hukum dari Universitas Padjadjaran (2000).

Berbagai pendidikan kedinasan yang ditempuhnya setelah bergabung dengan Kejaksaan Agung, antara lain pendidikan-pendidikan Susdas Wira Intel (1987), Trampil Jaksa Pidum (1988), Spadya (1990), Penyelundupan (1992), Sespanas (1995), Lemhanas (1991), dan Perjanjian RI-Prancis (2003) di Prancis.

Merujuk situs resmi Kejaksaan RI, sebelum menjadi JA, Basrief pernah menjabat sebagai Kajari Belawan, Sumatera Utara; Kajari Cibinong, Jawa Barat; dan Kajari Jakarta Pusat.

Setelah itu, Basrief menjadi Asisten Pidum Kejati DKI Jakarta.

Baca juga: Basrief Arief Tantang Jaksa Agung Prasetyo Selesaikan Kasus yang Mangkrak

Pria kelahiran Tanjung Enim, Sumatera Selatan, 1947 itu juga sempat menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung pada 2005 sampai memasuki masa pensiunnya pada 2007.

Dalam kurun waktu tersebut, Basrief menjadi Ketua Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.

Di bawah kepemimpinannya, Tim Pemburu Koruptor menangkap bekas Direktur Bank Sertivia, David Nusa Wijaya yang merupakan terpidana kasus korupsi dana BLBI senilai Rp 1,3 triliun.

Basrief selanjutnya digantikan oleh Muchtar Arifin pada 2007 karena telah memasuki masa pensiun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X