Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: 40 Persen Anak Muda Nilai Indonesia Jadi Kurang Demokratis

Kompas.com - 21/03/2021, 17:07 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia menemukan, 40 persen anak muda menilai bahwa Indonesia menjadi kurang demokratis dalam beberapa waktu terakhir.

"Mereka yang mengatakan, Indonesia sekarang menjadi kurang demokratis menurut anak muda jauh lebih tinggi ketimbang orang biasa," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring, Minggu (21/3/2021).

Kemudian, ada 35,7 persen anak muda yang menilai bahwa demokrasi di Indonesia tetap sama keadaannya.

Baca juga: Survei Indikator: 64,7 Persen Anak Muda Nilai Politisi Tak Mewakili Aspirasi Rakyat

Sementara itu, anak muda yang beranggapan Indonesia menjadi lebih demokratis hanya 15,5 persen. Sisanya, sebanyak 8,8 persen anak muda tak menjawab.

Kendati demikian, 52,1 persen anak muda mengaku cukup puas terhadap pelaksanaan demokrasi di Tanah Air.

Adapun mereka yang mengaku sangat puas hanya 0,7 persen, kurang puas 36,7 persen, tidak puas sama sekali 3,6 persen, dan tidak menjawab 6,9 persen.

Burhanuddin mengatakan, secara umum, masyarakat Indonesia menilai bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang terbaik untuk diterapkan di Tanah Air.

Hingga saat ini demokrasi masih menjadi pondasi kuat dalam iman politik masyarakat Indonesia.

"76 persen percaya bahwa demokrasi walaupun tidak sempurna adalah sistem pemerintahan yang tepat," kata Burhanuddin.

Baca juga: Survei Indikator: Anies Baswedan Paling Banyak Dipilih Anak Muda untuk Jadi Presiden

Adapun survei ini digelar Maret 2021 dengan melibatkan 1.200 responden berusia 17-21 tahun.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Survei dilakukan melalui telepon dan memiliki toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com