Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Rencana Impor Beras, PSI Nilai Stok Beras RI Masih Aman

Kompas.com - 21/03/2021, 11:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah mengimpor beras.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengatakan, stok beras yang dimiliki RI masih aman dan tak lama lagi petani akan melakukan panen raya.

Baca juga: Soal Impor Beras dan Garam, Wabup Nganjuk Minta Mendag Lebih Dulu Berdialog

Giring mengaku partainya tetap kritis terhadap pemerintah meski masuk dalam jajaran pendukung Presiden Joko Widodo.

"Saat ada yang perlu dikritik, ya kami kritik. Soal impor beras, kami suarakan menolak impor beras," kata Giring dilansir dari Tribunjabar.id, Sabtu (20/3/2021).

Melalui akun Twitter @psi_id, PSI mengungkap 4 alasan penolakan rencana impor beras.

Pertama, impor beras seharusnya dilakuan dengan mempertimbangan waktu panen.

PSI menilai, hingga bulan Juni stok beras masih aman karena dipotong panen April-Mei.

Baca juga: Petani di NTB Khawatir Rencana Impor Beras Buat Harga Padi Merosot

Kedua, Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan kelebihan stok beras hingga ratusan ton.

Ketiga, Indonesia memerlukan data tunggal dan kredibel soal produksi dan komsumsi beras.

Semua kebijakan harus didasari data tersebut.

Terakhir, PSI mempertanyakan dasar dan pelaku impor beras, termasuk harga pembelian beras.

Transparansi dinilai penting karena akan mencegah terjadinya korupsi.

Melalui keterangan tertulis, Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro, juga mengungkapkan hal yang sama.

Baca juga: Gaduh Impor Beras, Mendag Lutfi Pasang Badan: Salahkan Say

 

Kokok menyebut, partainya tidak anti-impor, tetapi penting bagi pemerintah untuk memperhatikan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Sampai Juni stok kita masih aman karena ditopang panen April-Mei. Kalau mau impor, seharusnya dilakukan Juni-Agustus, atau Desember-Januari,”  ujar dia.

Kokok mengatakan, rencana pemerintah untuk mengimpor beras ini langsung menekan harga gabah.

Saat ini, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sejumlah wilayah sudah di bawah Rp 3.800 per kilogram.

Angka ini merosot tajam dibandingkan September 2020 yang mencapai harga Rp 4.800 per kilogram.

"PSI akan mengerahkan semua struktur yang dimiliki di wilayah untuk mengecek harga gabah. Beberapa jaringan petani yang kami kontak memberikan informasi harga gabah cenderung rendah," kata Kokok.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Luffi menyebut hal itu baru bersifat ramalan.

Baca juga: Ganjar soal Rencana Pemerintah Impor Beras: Nanti Saja Lah, Terlalu Dini

Lutfi mengatakan bahwa masih mungkin ada kenaikan atau penurunan produksi beras tersebut mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

Ia juga mengatakan bahwa cadangan beras impor tidak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, tapi ketika terjadi kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.

"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," katanya dalam konferensi pers daring, Senin (15/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com