Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Majelis Syura PKS Minta Kepala Daerah Transparan, Inovatif dan Adil

Kompas.com - 21/03/2021, 09:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri menekankan kepala daerah harus transparansi, inovatif dan adil.

Hal itu disampaikannya ketika memberikan arahan dalam penutupan Silaturahim Nasional Kepemimpinan Daerah di Jakarta, Sabtu (20/3/2021).

Salim menegaskan, pengelolaan anggaran di daerah wajib dikelola secara jujur dan transparan.

"Kelola dengan hati-hati, harus jujur dan amanat mengelola anggaran rakyat. Jangan main-main," ujar Salim, dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/3/2021).

Baca juga: PKS Kritik Pernyataan Mahfud soal Langgar Konstitusi Demi Selamatkan Rakyat

Terkait inovasi, Salim meminta kepala daerah bisa melakukan terobosan dalam pengelolaan pemerintahannya.

Jalannya pemerintahan yang inovatif dapat diimplementasikan dengan berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

"Mudahkan masyarakat dalam memberikan layanan. Dulu saat di Kementerian Sosial kita buka layanan satu atap. Semua persoalan pendidikan, kemiskinan dan sosial semuanya ada di situ. Mudahkan masyarakat," tutur dia.

Salim juga mengingatkan soal kepemimpinan yang adil. Ia mengibaratkan pemimpin daerah adalah seorang bapak dan rakyat sebagai anak.

"Tidak mungkin seorang bapak mau mencelakakan anaknya. Tidak mungkin berbuat zalim, tidak mungkin rakyat diperlakukan begitu," ungkap dia.

Baca juga: Rakernas PKS Hasilkan 5 Rekomendasi, Salah Satunya Perkuat Sikap Oposisi

Secara khusus, Salim juga meminta pemimpin daerah lebih banyak mendengarkan kaum miskin.

"Sebulan sekali kumpulkan dan hadirkan orang miskin. Dengarkan uneg-uneg mereka langsung tanpa perantara. Kapan lagi orang-orang miskin bisa hadir dan menyampaikan aspirasi langsung kepada pemimpin jika tidak diberi kesempatan," ungkapnya.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan agar kepala daerah menggunakan kekuasaan untuk kebaikan.

"Bagaimana jika mempunyai kekuasaan dimanfaatkan untuk salurkan kebaikan, dirasakan oleh banyak orang, sehingga kesempatan itu semakin besar untuk meraih surga-Nya," ujar Syaikhu.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, PKS: Demokrasi Semakin Mundur

Syaikhu juga menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah dalam mengembangkan daerahnya masing-masing.

"Tentu untuk mewujudkan sinergi diantara kita, barangkali ada satu daerah yang kekurangan, dengan bersinergi dengan wilayah lain terjadi sinergi yang saling menguntungkan," ungkap Syaikhu.

"Komunikasi dibuka antar-kepala daerah, dari komunikasi ini bisa membuka sumbatan sumbatan permasalahan setiap daerah," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com