Ahli Sebut Vaksinasi di Indonesia Belum Cukup untuk Bolehkan Masyarakat Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai, vaksinasi Covid-19 di Indonesia belum cukup untuk memperbolehkan masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran 2021.

Miko mengatakan, vaksin baru bisa bekerja dengan baik menekan penularan melalui kekebalan komunitas jika paling tidak ada 100 juta penduduk yang sudah tervaksinasi.

"Dampak terbesar itu kalau 100 juta orang akan ada dampaknya atau sekarang 50 juta orang itu baru kelihatan," kata Miko kepada Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Beda dengan Menhub, Satgas Covid-19 Sebut Kebijakan Terkait Mudik Lebaran Masih Dibahas Pemerintah

Apabila tidak bisa mencapai 100 juta orang yang divaksin, menurut Miko, pemerintah bisa mengupayakan melakukan vaksin pada 50 juta orang untuk tidak melarang mudik.

Namun, Miko menilai sebenarnya jumlah tersebut juga masih tidak aman untuk mengurangi penularan di masyarakat.

"Saya enggak yakin Mei 2021 akan ada 50 juta orang yang tervaksinasi. Jadi kalau menurut saya, sabar, sampai 50 juta ke atas yang sudah divaksinasi. Itu pun tidak aman," ujar dia.

Ia juga menilai tidak cukup jika pemerintah hanya memberlakukan kewajiban pemudik untuk melakukan tes GenoSe sebagai screening.

Miko menyarankan semua pemudik melakukan pemeriksaan swab antigen sebelum perjalanan.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021.

Baca juga: Sejumlah Warga Putuskan Tak Mudik di Masa Pandemi Covid-19

Perayaan Lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.

"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi dalam rapat kerja yang dipantau secara daring.

Ia mengatakan, tak dilarangnya mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, salah satunya, Kemenhub dan Satgas Covid-19 akan berkoordinasi dalam hal tracing kepada masyarakat yang bepergian.