KILAS

Perjuangkan Nasib Guru dan Tenaga Pendidik Honorer, DPR Soroti Nilai Afirmasi Pengabdian

Kompas.com - 16/03/2021, 20:59 WIB
Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/3/2021). DOK. Kresno/nvl (dpr.go.id)Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/3/2021).

KOMPAS.com – Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Syaiful Huda mengatakan, salah satu hal yang diperjuangkan Komisi X terkait nasib guru dan tenaga pendidik honorer adalah nilai afirmasi pengabdian.

Nilai afirmasi itu, kata Syaiful, merupakan nilai aktif guru selama tiga tahun terakhir yang usianya di atas 40 tahun.

Adapun saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan poin 75 dari total 500 poin. Angka ini, menurut Komisi X, masih terlalu rendah dan tidak adil.

“Afirmasi Kemendikbud untuk guru honorer yang mengabdi lama baru 75 poin dari 500 poin. Masih tidak adil menurut kami. Paling tidak angkanya harus 250 poin atau 75 persen dari 500, berarti 350 poin,” paparnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Minimalisir Permasalahan Teknis, DPR Minta Pemerintah Optimalkan Data Vaksinasi Covid-19

Syaiful menjelaskan, saat ini Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan terus bersemangat meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik honorer.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain nilai afirmasi, Panja tersebut juga tengah berfokus pada pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik yang sifatnya pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Kami tidak berfokus pada proses seleksi. Proses ini tidak dapat menjamin mereka yang sudah lama mengabdi untuk diangkat menjadi ASN,” terangnya.

Sebab, kata dia, seleksi berpotensi membuat guru honorer yang telah mengabdi lama kalah dalam seleksi.

Baca juga: Soal Isu Presiden 3 Periode, Pengamat: Ada yang Berupaya Manfaatkan Absennya Sikap Kritis DPR dan Parpol

“Kalau pengangkatan, artinya jelas nanti skemanya. Nanti guru atau tenaga pendidik yang mengabdi lama bisa menjadi pegawai dengan status PPPK. Ini yang sedang kami perjuangkan,” jelasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Syaiful saat memimpin tim kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi X DPR ke Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Senin (15/3/2021).

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Nasional
Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X