Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bolehkan Mudik, Anggota Komisi IX: Masyarakat Tentu Akan Berpikir Dua Kali

Kompas.com - 16/03/2021, 21:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai, mobilitas masyarakat pada mudik Lebaran 2021 mendatang tidak akan setinggi mobilitas pada mudik tahun-tahun sebelumnya meski pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk mudik.

Menurut Rahmad, masyarakat akan berpikir dua kali untuk pergi mudik karena masa libur atau cuti bersama Lebaran telah dipangkas oleh pemerintah.

"Masyarakat tentu akan berpikir dua kali karena cuti bersama cuma hanya dua hari. Kemudian juga kalau dihitung-hitung pulang juga tidak efektif, ya mungkin lebih baik akan tinggal, mempertimbangkan kembali untuk tinggal di kota masing-masing," kata Rahmad saat dihubungi, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Tak Larang Mudik Lebaran 2021, Ahli: Kalau Mau Tambah Kasus Covid-19, Boleh Saja

Politikus PDI-P itu menilai, kebijakan pemerintah tidak melarang mudik pada Lebaran 2021 mendatang menunjukkan bahwa pemerintah memahami suasana batin publik yang merasa penat dan bosan.

Menurut Rahmad, kebijakan itu juga sesuai dengan strategi gas dan rem yang dilakukan pemerintah yakni memberikan kelonggaran saat kasus Covid-19 menurun dan memperketat pergerakan masyarakan saat kasus Covid-19 meningkat.

"Secara garis besar kan masyarakat memang tidak diimbau untuk mudik. Artinya memang bentuk memahami pemerintah, suasana batin masyarakat dalam bentuk gas rem, gas rem itu, itu yang menjadi paling rasional," kata Rahmad.

Ia juga mengatakan, pelonggaran tersebut mesti dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan menggencarkan program vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Tak Larang Mudik, Satgas: Kami Harapkan Sikap Bijak Masyarakat

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021.

Perayaan Lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.

"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi dalam rapat kerja yang dipantau secara daring.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com