Kompas.com - 12/03/2021, 12:08 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menjadi yang terbesar di dunia.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, keinginan ini sudah berulang kali disampaikan Presiden dalam berbagai kesempatan.

"Bapak Presiden juga menekankan bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia itu selayaknya juga menjadi yang terbesar. Jadi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia itu selayaknya juga menjadi terbesar di dunia," kata Pratikno dalam acara peresmian lembaga Forum Nasional Keuangan Syariah Shafiec secara daring, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Wapres Ingin Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Tak Tertinggal Teknologi Digital

Pratikno menyebut, ekonomi syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya.

Menurut data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, ekonomi syariah di Tanah Air menduduki peringkat ke-10 dunia pada tahun 2018. Angka ini merangkak naik di tahun 2019 menjadi peringkat 5, dan di tahun 2020 di peringkat 4.

"Kita harus berusaha terus, terus berupaya agar Indonesia menjadi rangking pertama terbesar di dunia," ujar Pratikno.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, pada tahun 2016 pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016.

Lembaga ini kemudian diperkuat dan diperluas menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKES) pada tahun 2020 dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020.

Baca juga: Wapres Sebut Perlu Kerja Keras agar Indonesia Jadi Pusat Perekonomian Syariah Dunia

KNEKS dipimpin oleh langsung oleh Presiden sebagai ketua dan didampingi Wakil Presiden sebagai wakil ketua yang merangkap ketua harian.

Lembaga ini beranggotakan 6 menteri yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Menteri Koperasi dan UMKM.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.