Jhoni Allen Sebut SBY Tahu soal Mahar Pilkada dan Digunakan untuk Beli Kantor Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Jhoni Allen Marbun mengungkapkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengetahui dan membenarkan adanya mahar pilkada yang dikenakan kepada kader.

Menurut Jhoni, hal tersebut disampaikan langsung oleh SBY saat keduanya bertemu di Cikeas pada 16 Februari 2021.

"Saya sampaikan ini pada saat pertemuan saya dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas tanggal 16 Februari 2021 lalu. Saya sampaikan, termasuk mahar-mahar pilkada," kata Jhoni di Jakarta, Kamis (11/3/2021), seperti dikutip Kompas.tv.

Saat itu, kata dia, SBY juga menyebut bahwa mahar tersebut digunakan untuk membeli kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

"Beliau mengatakan, (mahar pilkada) membeli kantor di Proklamasi," lanjut dia.

Baca juga: Minta AHY Tanggung Jawab, Jhoni Allen Sebut Isi Mukadimah AD/ART Demokrat Berubah

Mendengar perkataan SBY, Jhoni pun mengaku kaget dan lantas menanyakan kepada SBY mengapa selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden dari dukungan Demokrat tidak berkontribusi untuk menyediakan kantor.

"Loh, Bapak dulu presiden 10 tahun kok enggak mikirin kantor. Kenapa harus keringat dari DPC dan iuran dari fraksi tingkat II, tingkat I," tanya Jhoni.

Selain itu, mantan kader Demokrat versi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini mengkritik perihal perubahan mukadimah atau pembukaan versi awal Partai Demokrat tahun 2001.

Dia menegaskan, mukadimah partai sejatinya tidak bisa diubah. Oleh karenanya, ia akan melaporkan soal perubahan mukadimah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ke pihak berwajib.

"AHY harus bertanggung jawab melakukan perencanaan terstruktur, masif, dan tertulis, merampas hak-hak demokrasi, merampas hak-hak kedaulatan dari kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke," jelasnya.

"Dan ini akan kita laporkan sebagai pemalsuan, khususnya pembukaan atau mukadimah AD/ART tidak sesuai dengan mukadimah awalnya pendirian Partai Demokrat," sambung dia.

Baca juga: Kubu Kontra AHY Sebut AD/ART 2020 Tidak Sah, Demokrat: Bohong

Diberitakan sebelumnya, mantan Kepala Kantor Demokrat Muhammad Rahmat membeberkan beberapa kejanggalan dalam tubuh Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY, salah satunya setoran dalam pilkada.

Menurutnya, hal ini sudah dirasakan oleh para kader Demokrat di daerah. Atas dasar itulah para kader menginginkan digelarnya KLB.

"Setoran dalam pilkada, kader-kader Demokrat yang berdarah-darah di daerah itu tidak bisa menjadi calon kepala daerah DPRD Provinsi Kabupaten/Kota karena maharnya kalah nilainya dengan calon kepala daerah lain," tuturnya dalam konferensi pers Demokrat kubu kontra AHY, Selasa (9/3/2021).

Salah satu alasan itulah yang membuat sejumlah kader sepakat menggelar KLB. Para kader, kata Rahmat, kemudian meminta ada motor penggerak yang dipelopori oleh tokoh-tokoh senior Demokrat.

"Tentu mereka tidak berani satu-satu, dan harus ada motor penggerak yang dipelopori oleh Bang Darmizal, Bang Jhoni Allen, dan rekan-rekan senior yang lain, sehingga lahirlah KLB di Deli Serdang," jelas dia.