Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KLB Partai Demokrat Dinilai Berpotensi Merusak Demokrasi

Kompas.com - 11/03/2021, 12:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi sayap (orsap) Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dukungan tersebut disampaikan melalui mimbar demokrasi yang digelar oleh Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI), Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) dan Bintang Muda Indonesia (BMI).

Hadir pula ormas Cendikiawan Muda Muslim Indonesia (CMMI) dan Macan Asia Jaya.

"Apa yang dilakukan Pak Moeldoko melalui KLB inkonstitusional, berpotensi memecah belah anak bangsa, merusak demokrasi dan ini harus kita lawan," kata Ketua DPP CMMI Anhar Tanjung, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/3/2021).

Baca juga: Manuver Moeldoko: Anomali Politik dan Masalah Etika Berdemokrasi

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Macan Asia Jaya Couberthein Karamoy menyayangkan kongres luar biasa (KLB) oleh kubu kontra-AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ia menilai KLB merupakan kegiatan yang tidak bermartabat dan tidak sesuai kaidah demokrasi.

"Kami juga sangat khawatir iklim investasi menurun akibat kegaduhan yang dilakukan Moeldoko cs, karena itu kami meminta dengan sangat kepada Presiden untuk memecat KSP Moeldoko," tegasnya.

Baca juga: Pengakuan Kader Peserta KLB dan Kekecewaan AHY terhadap Moeldoko

Hal senada disampaikan PDRI, IMDI dan BMI. Tiga orsap Demokrat itu menolak anggapan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

Mereka menekankan, hingga saat ini AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua Umum DPP IMDI Anton Surato meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak kepengurusan hasil KLB.

Ia menegaskan, KLB bersifat ilegal, inkonstitusional, dan tak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Kami Insan Muda Demokrat Indonesia akan tetap setia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan berjuang bersama sampai titik darah penghabisan," ucap Anton. 

Baca juga: Moeldoko Satu-satunya Pejabat Terpilih Ketum Partai Tanpa Jadi Kader

Berdasarkan hasil KLB, Jumat (5/3/2021), Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi terpilih Ketum Partai Demokrat.

AHY menilai kongres tersebut abal-abal dan ilegal. Ia juga menyindi Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal.

"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia (Moeldoko) sampaikan selama ini, ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," tegas AHY dalam konferensi pers secara daring, Jumat sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com