Mensos Risma Sebut Masih Ada Warga yang Belum Punya Identitas Kependudukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, hingga kini masih ada warga di perkotaan yang belum memiliki identitas kependudukan. Begitu juga dengan komunitas masyarakat adat yang tinggal di daerah pedalaman

"Saat ini, masih ada warga yang belum mendapat hak sipil berupa identitas kependudukan, yaitu gelandangan dan pengemis di perkotaan serta warga komunitas adat terpencil di pedalaman Indonesia," kata Risma dalam keterangannya, Kamis (11/3/2021) seperti dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Mensos Risma Bakal Salurkan Surplus Beras dari Merauke ke NTT

Padahal, Risma mengatakan, identitas kependudukan merupakan jalan bagi warga tidak mampu agar terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemensos tengah menata data penerima bantuan sosial agar terintegrasi dengan DTKS sekaligus menyesuaikan dengan data Administrasi kependudukan (Adminduk).

Kemensos juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Adminduk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pendaftaran penduduk bagi kelompok rentan.

"Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dari Ditjen Adminduk Kemendagri. Semoga terus berlanjut terhadap kelompok masyarakat rentan dan terpencil lainnya," ucap dia.

Baca juga: Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Melalui pencatatan identitas kependudukan, warga bisa terakses program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program pemerintah lainnya.

Sementara itu, dikutip dari situs Kemensos.go.id, Kemensos berupaya mempercepat pemenuhan hak sipil Komunitas Adat Terpencil (KAT) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) yang akan terintergrasi dengan DTKS.

Risma akan meninjau perekaman data Nomor Induk Kependudukan (NIK) - Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga SAD di Jambi.

Baca juga: Sederet Aksi Mensos Risma Saat Tinjau Lokasi Bencana, Terobos Banjir hingga Datang Dini Hari

Terdapat dua lokasi perekaman data penduduk Suku Anak Dalam di Jambi, yaitu di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun pada Selasa (9/3/2021).

Berdasarkan hasil peninjauan itu, di Kabupaten Batanghari yakni Kartu Keluarga 58 KK, perekaman 60 warga, cetak e-KTP 49 warga, KIA 3 anak, serta akta lahir 3 orang.

Sementara, di Kabupaten Sarolangun dengan hasil perekaman KTP 25 orang dan cetak KTP 19 orang.