Kompas.com - 10/03/2021, 15:17 WIB
Ilustrasi obat arthritis, obat radang sendi untuk pengobatan pasien Covid-19, obat Covid-19. Studi temukan obat untuk radang sendi dapat menurunkan risiko kematian pada pasien Covid-19 yang sakit parah. SHUTTERSTOCK/PCPartStudioIlustrasi obat arthritis, obat radang sendi untuk pengobatan pasien Covid-19, obat Covid-19. Studi temukan obat untuk radang sendi dapat menurunkan risiko kematian pada pasien Covid-19 yang sakit parah.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) meminta pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada obat-obatan.

Ketua KKI David Tobing mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat pada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengambil langkah penghapusan PPN obat-obatan pada masyarakat.

David juga menyebut, PPN pada obat-obatan lebih baik dibebankan pada pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

"Intensif perpajakan sebelumnya itu kan untuk masyarakat menengah ke atas. Pemerintah harus fair dengan memperhatikan masyarakat tidak mampu, salah satunya dengan menghapus PPN obat-obatan atau ditanggung pemerintah," sebut David dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Diskon PPN 50 Persen Tak Berdampak pada Penjualan Properti Mewah

David mengatakan, saat ini masyarakat sangat membutuhkan obat-obatan untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Ia meminta pemerintah tidak hanya mewajibkan masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetapi juga perlu mengambil kebijakan untuk meringankan beban masyarakat.

"Jadi harus ada insentif dari pemerintah karena masyarakat harus mempersiapkan obat-obatan yang diperlukan minimal vitamin, antiseptik tangan dan obat-obatan yang dirasa perlu," ucap David.

Baca juga: Bisakah Holding BUMN Farmasi Buat Harga Obat di Indonesia Murah?

Kondisi pandemi Covid-19, menurut David, membawa dampak turunnya ekonomi pada masyarakat.

Oleh karena itu, pemberian insentif PPN untuk obat-obatan akan sangat meringankan beban finansial masyarakat saat kni.

"Obat-obatan saat ini kan menjadi kebutuhan primer sehingga pemerintah harus segera menurunkan harga obat-obatan melalui insentif PPN tersebut," ucap dia.

Baca juga: Luhut ke Perusahaan Farmasi: Jangan Buat Harga Obat Covid-19 Terlalu Tinggi

David menyampaikan, harga yang harus dibayarkan masyarakat dengan PPN obat-obatan bisa digunakan untuk kebutuhan lebih mendesak lainnya.

"Bagaimana mungkin konsumen maksimal melindungi diri apabila obat-obatan dalam masa pandemi Covid-19 masih tinggi harganya dengan PPN, contoh obat A seharga Rp 300.000, kalau dikenakan PPN 10 persen maka harganya jadi Rp 330.000, kan lumayan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk PPN tersebut untuk makan dua kali," ucap dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Trauma Kejadian Tahun Lalu, Pasien Covid-19 Gejala Ringan Pilih Dirawat di RS daripada Isolasi Mandiri

Trauma Kejadian Tahun Lalu, Pasien Covid-19 Gejala Ringan Pilih Dirawat di RS daripada Isolasi Mandiri

Nasional
Ini Alasan Jokowi Minta Pasien OTG Omicron Hanya Isolasi Mandiri

Ini Alasan Jokowi Minta Pasien OTG Omicron Hanya Isolasi Mandiri

Nasional
Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Nasional
Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Nasional
Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Nasional
Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.