Kompas.com - 10/03/2021, 15:17 WIB
Ilustrasi obat arthritis, obat radang sendi untuk pengobatan pasien Covid-19, obat Covid-19. Studi temukan obat untuk radang sendi dapat menurunkan risiko kematian pada pasien Covid-19 yang sakit parah. SHUTTERSTOCK/PCPartStudioIlustrasi obat arthritis, obat radang sendi untuk pengobatan pasien Covid-19, obat Covid-19. Studi temukan obat untuk radang sendi dapat menurunkan risiko kematian pada pasien Covid-19 yang sakit parah.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) meminta pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada obat-obatan.

Ketua KKI David Tobing mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat pada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengambil langkah penghapusan PPN obat-obatan pada masyarakat.

David juga menyebut, PPN pada obat-obatan lebih baik dibebankan pada pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

"Intensif perpajakan sebelumnya itu kan untuk masyarakat menengah ke atas. Pemerintah harus fair dengan memperhatikan masyarakat tidak mampu, salah satunya dengan menghapus PPN obat-obatan atau ditanggung pemerintah," sebut David dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Diskon PPN 50 Persen Tak Berdampak pada Penjualan Properti Mewah

David mengatakan, saat ini masyarakat sangat membutuhkan obat-obatan untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Ia meminta pemerintah tidak hanya mewajibkan masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetapi juga perlu mengambil kebijakan untuk meringankan beban masyarakat.

"Jadi harus ada insentif dari pemerintah karena masyarakat harus mempersiapkan obat-obatan yang diperlukan minimal vitamin, antiseptik tangan dan obat-obatan yang dirasa perlu," ucap David.

Baca juga: Bisakah Holding BUMN Farmasi Buat Harga Obat di Indonesia Murah?

Kondisi pandemi Covid-19, menurut David, membawa dampak turunnya ekonomi pada masyarakat.

Oleh karena itu, pemberian insentif PPN untuk obat-obatan akan sangat meringankan beban finansial masyarakat saat kni.

"Obat-obatan saat ini kan menjadi kebutuhan primer sehingga pemerintah harus segera menurunkan harga obat-obatan melalui insentif PPN tersebut," ucap dia.

Baca juga: Luhut ke Perusahaan Farmasi: Jangan Buat Harga Obat Covid-19 Terlalu Tinggi

David menyampaikan, harga yang harus dibayarkan masyarakat dengan PPN obat-obatan bisa digunakan untuk kebutuhan lebih mendesak lainnya.

"Bagaimana mungkin konsumen maksimal melindungi diri apabila obat-obatan dalam masa pandemi Covid-19 masih tinggi harganya dengan PPN, contoh obat A seharga Rp 300.000, kalau dikenakan PPN 10 persen maka harganya jadi Rp 330.000, kan lumayan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk PPN tersebut untuk makan dua kali," ucap dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Nasional
Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Nasional
Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Nasional
Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Nasional
Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Nasional
Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

Nasional
Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Nasional
Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

Nasional
Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dari Deportasi?

Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dari Deportasi?

Nasional
IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

Nasional
Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

Nasional
Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.