Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Kompas.com - 08/03/2021, 20:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Kongres Luar Biasa (KLB) versi Deli Serdang, Sumatera Utara, dihadiri oleh 32 mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang sudah dicopot dari jabatannya sebelum KLB berlangsung.

"Kenapa kami copot dari jabatannya? Karena mereka telah melanggar pakta integritas yang telah mereka buat sendiri tanpa paksaan, untuk setia dan tunduk serta patuh terhadap konstitusi Partai Demokrat dan kepemimpinan Partai Demokrat sesuai dengan hasil Kongres V 15 Maret 2020," kata AHY dalam konferensi pers bertajuk "Menguak Kebenaran: Testimoni Peserta KLB Abal-abal" yang disiarkan secara daring, Senin (8/3/2021).

Pada konferensi pers tersebut, AHY menjelaskan bahwa ada beberapa mantan Wakil Ketua DPC yang tetap diundang meski tak memiliki hak suara.

Baca juga: AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

Padahal, jelasnya, hak suara KLB hanya dimiliki oleh Ketua DPC, dan bukan Wakil Ketua DPC.

"Tapi tetap diundang untuk mengikuti Kongres Luar Biasa tersebut. Menurut kesaksian, beberapa peserta KLB ilegal dan abal-abal tersebut yang benar-benar dihadiri di kongres itu adalah 32 mantan Ketua DPC yang sudah kami Plt, sebelum pelaksanaan kongres tersebut," jelasnya.

Dalam konferensi pers ini, AHY juga menayangkan sebuah video berisi testimoni dari seorang mantan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu Gerald Piter Runtuthomas.

Berdasarkan tayangan tersebut, Gerald mengaku diajak oleh seseorang yang disebutnya Vecky Gandey untuk terlibat KLB.

Orang itu adalah koordinator KLB untuk wilayah Sulawesi Utara yang mana juga mantan kader Partai Demokrat.

Baca juga: Cerita Bupati Karawang Tolak Ajakan Ikut KLB, Cellica: DPC Demokrat se-Jabar Solid

Kesaksian Gerald, KLB itu memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memenangkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat menggantikan AHY.

"Pada tanggal 18 Februari, dia mengajak saya, melalui WhatsApp untuk mengikuti kongres. Dan disampaikan oleh Pak Vecky ikut Kongres Luar Biasa ini untuk memilih ketua umum yang baru yang langsung dikatakan adalah Pak Moeldoko. Bahwa kita adalah gerbong sekarang gerbong Pak Moeldoko," tutur dia.

Namun, tawaran tersebut awalnya ditolak oleh Gerald karena dirinya mengaku benar-benar mencintai Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.

Selang beberapa waktu kemudian, Gerald mengaku dihubungi kembali oleh Vecky Gandey untuk kedua kalinya.

Baca juga: Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Saat itu, Gerald mengaku terlena dengan tawaran uang Rp 100 juta dari Vecky jika hadir dalam KLB yang akan menggantikan posisi AHY dari Ketum.

"Kalau saya tiba di lokasi, saya akan mendapatkan 25 persen dari Rp 100 juta, yaitu Rp 25 juta. Setelah sisa KLB saya akan mendapat sisanya yaitu Rp 75 juta. Tapi nyatanya kita cuma mendapat uang Rp 5 juta," papar Gerald.

Diberitakan sebelumnya, kubu Demokrat kontra AHY menggelar KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Berdasarkan hasil putusan KLB, ditetapkan KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. 

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat sekaligus pimpinan sidang KLB Jhoni Allen Marbun, Jumat (5/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com