Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Kompas.com - 08/03/2021, 16:18 WIB
Komisioner Kompolnas Poengky  Indarti saat memberikan keterangan pers di Polda NTB, Sabtu (13/10/2018) KOMPAS.com/FITRI RKomisioner Kompolnas Poengky Indarti saat memberikan keterangan pers di Polda NTB, Sabtu (13/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyarankan pihak kepolisian menambah anggaran dana untuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Poengky mengatakan, tambahan anggaran Polri tersebut dapat digunakan untuk menyelidiki perkara, dengan korban perempuan dan anak yang cukup sulit.

"Lengkapi sarana prasarana Uniit PPA. Anggaran PPA itu terbatas, terkadang bermasalah ketika membutuhkan banyak anggaran untuk lidik sidik perkara sulit, termasuk jika dibutuhkan untuk test laboratorium," jelas Poengky dihubungi Kompas.com, Senin (8/3/2021).

Poengky melanjutkan, selain perbaikan dari sisi anggaran, Polri juga perlu menambah kualitas wawasan SDM agar memiliki perspektif sensitif gender.

Baca juga: Hari Perempuan Sedunia 2021, Ini Tema dan Sejarahnya

Menurut Poengky, Polri juga harus menambah rekruitment Polisi Wanita (Polwan) agar dapat mengisi dan memberikan pelayanan terkait kasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan dan anak.

"Memang pemahaman gender aparat penegak hukum perlu ditingkatkan. Termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas Polwan dengan perbanyak rekruitmen, perbanyak kesempatan sekolah dan khusus Polwan termasuk penajaman mindset gender," tutur Poengky.

Saat ini Poengky menilai bahwa kebutuhan membangun sumber saya manusia agar kepolisian punya perspektif gender adalah termasuk hal yang penting dilakukan.

Baca juga: Bintang Puspayoga Harap Seluruh Umat Dukung Kementerian PPPA Berdayakan Perempuan dan Anak

Sebab masih banyak anggota polisi laki-laki yang juga mengisi Unit PPA. Sehingga penambahan Polwan untuk memperbaiki kualitas layanan dianggap cukup mendesak.

"Jumlah Polwan sedikit. Unit PPA juga banyak diisi penyidik laki-laku karena jumlah penyidik perempuan untuk PPA terbatas. Selain itu pengetahuan dan ketrampilan harus terus diupdate, terutama di wilayah yang marak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan," pungkas ia.

Adapun Wakil Ketua Komisi VII DPD Marwan Dasopang mengatakan momentum Hari Perempuan Internasional dapat menjadi momentum untuk mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Marwan menyebut RUU PKS harus segera disahkan karena selama ini tidak ada aturan hukum yang secara komprehensif melindungi korban kekerasan seksual.

Baca juga: Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

"UU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat penting dan mendesak karena Perangkat UU yang ada tidak ada yang komprehensif. Kalaupun ada, UU seperti Perlindungan Anak, kekerasan dalam rumah tangga, semuanya parsial saja dan tidak satu aluran," ungkap Marwan saat dihubungi Kompas.com.

Marwan juga menyatakan bahwa saat ini para pimpinan DPR sudah sepakat untuk memasukan RUU PKS sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Ia mebgatakan bahwa RUU PKS sudah disepakati oleh Badan Musyawarah (Bamus) dan menunggu Rapat Paripurna untuk memutuskan Prolegnas Prioritas 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.599.763, Bertambah 5.041 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.599.763, Bertambah 5.041 Orang

Nasional
Dukung BPOM, Mantan Pimpinan KPK: Kepedulian Kami sebagai Warga yang Waras

Dukung BPOM, Mantan Pimpinan KPK: Kepedulian Kami sebagai Warga yang Waras

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X