Kompas.com - 08/03/2021, 13:22 WIB
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Cahyo R Muzhar telah menerima dokumen dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Senin (8/3/2021).

Adapun, dokumen tersebut terkait polemik hasil kongres luar biasa (KLB) yang digelar kubu kontra-AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa hari lalu.

"Kami menerima kunjungan Pak AHY dan tim beliau hari ini, untuk mendengarkan apa pun yang disampaikan ke kami tadi, termasuk juga menerima dokumen-dokumen," ucap Dirjen AHU Cahyo R Muzhar di kantor Kemenkumham, dikutip dari tayangan Kompas TV.

Baca juga: Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Selanjutnya, Cahyo menuturkan, pihaknya bakal menelaah dokumen yang telah diberikan pihak AHY tersebut.

Ketika ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan, Cahyo hanya mengatakan pihaknya bakal mempelajari dokumen tersebut.

"Apa yang dijelaskan, disampaikan oleh Pak AHY, kami akan catat, dan kemudian melakukan telaah lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan ini," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, AHY menuturkan, terdapat lima boks berisi bukti-bukti yang diserahkan kepada pihak Ditjen AHU.

Baca juga: AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

Berkas yang diserahkan antara lain, konstitusi Partai Demokrat, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta susunan kepengurusan Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kemenkumham di tahun 2020.

"Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang juga kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tentunya tidak memiliki kekuatan hukum apa pun," ucap AHY.

Adapun KLB yang digelar di Deli Serdang itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Baca juga: LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

AHY pun meyakini Kemenkumham dapat bertindak secara objektif dalam melihat polemik kepemimpinan Partai Demokrat tersebut.

"Saya memiliki keyakinan Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif, menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang kami serahkan hari ini," kata AHY.

"Bahwa penyelenggaraannya, panitianya, pesertanya, semua tidak sah berdasarkan konstitusi partai kami," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal Dalam Tugas...

Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal Dalam Tugas...

Nasional
Keluarga Ungkap Penyakit Tjahjo Kumolo, Dirawat 13 Hari di 3 Rumah Sakit

Keluarga Ungkap Penyakit Tjahjo Kumolo, Dirawat 13 Hari di 3 Rumah Sakit

Nasional
Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Abu Dhabi, Lakukan Pertukaran Sejumlah Dokumen Kerja Sama

Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Abu Dhabi, Lakukan Pertukaran Sejumlah Dokumen Kerja Sama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.