Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LP3ES: Ada Upaya Manipulasi Opini Publik Saat KLB Kubu Kontra-AHY

Kompas.com - 08/03/2021, 10:06 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menduga ada upaya memanipulasi opini publik di media sosial saat Kongres Luar Biasa (KLB) kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Deli Sedang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan, manipulasi opini publik ini tampak dari kemunculan ratusan ribu konten narasi soal KLB dalam waktu singkat.

Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk Oligarki dan Koalisi Partai Mayoritas Tunggal, Minggu (7/3/2021).

"Manipulasi opini publik itu dimainkan oleh pasukan siber yang terdiri dari influencer (yaitu akun asli yang bisa diverifikasi identitasnya) dan buzzer (akun anonim yang tidak bisa diverifikasi siapa identitasnya)," ujar Wijayanto dalam keterangan tertulis, Minggu.

Baca juga: Manuver Moeldoko: Anomali Politik dan Masalah Etika Berdemokrasi

Wijayanto mengatakan, pasukan siber pendukung KLB kubu kontra-AHY ini memainkan narasi yang mencoba mengeksploitasi emosi publik di internal Partai Demokrat.

Narasi yang dibangun misalnya, polemik yang terjadi di internal Demokrat merupakan hal wajar karena partai itu disebut memainkan politik dinasti.

Kemudian, adanya pandangan bahwa kader Partai Demokrat dinarasikan korup. Lalu juga ada narasi karma sebagai akibat dari apa yang telah dilakukan SBY pada masa lalu terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Terakhir, narasi bahwa Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dapat menyelamatkan Partai Demokrat yang dianggap dalam kondisi terpuruk.

Baca juga: Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Wijayanto menganalisis, dalam hal ini, kubu pendukung AHY juga tampak tidak tinggal diam.

Mereka mencoba melawan dengan narasi KLB bodong, KLB abal-abal, KLB dagelan, hingga narasi selamatkan Partai Demokrat, selamatkan demokrasi.

Meskipun demikian, menurut Wijayanto, perang opini ini dimenangkan kubu pendukung Moeldoko dan KLB kubu kontra-AHY.

Hal ini tampak dari tagar paling dominan adalah tagar#MoeldokoSaveDemokrat sebanyak 15.576 tweets dan #MoeldokoKetumPDSah sebanyak 14.621 tweets, jauh melampaui tagar lainnya.

"Tragedi KLB Partai Demokrat merupakan refleksi semakin seriusnya kemunduran demokrasi di Indonesia antara lain yang dicirikan oleh diberangusnya lawan politik dengan berbagai cara mulai dari persuasi hingga koersif melalui intervensi kekuasaan," kata Wijayanto.

Baca juga: CSIS: Jokowi Harus Bicara soal Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB

Wijayanto menambahkan, tragedi KLB ini juga merefleksikan musnahnya etika politik di antara para elite yang menggunakan praktik-praktik Machiavellian untuk meraih kekuasaan.

Mereka percaya bahwa dukungan dan kepercayaan publik bisa didapat dengan manipulasi opini publik.

Mudahnya partai diremukkan oleh intervensi kekuasaan juga merefleksikan lemahnya partai politik di Indonesia, antara lain karena miskin ideologi dan berjarak dari warga karena masih tenggelam dalam pragmatisme politik.

"Pada akhirnya kalau ngomong KLB hari ini siapa yang akan menang pada akhirnya itu soal kuat-kuatan opini publik," imbuh dia.

Baca juga: Kudeta di Demokrat: Penunjukan Moeldoko hingga Rasa Bersalah SBY

Melalui KLB kubu kontra-AHY, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Secara terpisah, AHY menyatakan KLB tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada AD/ART Partai Demokrat.

Berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan apabila disetujui, didukung, dan dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Tak hanya itu, penyelenggaraan KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai yang kini diemban oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com