ICW Nilai Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Belum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra belum maksimal.

Djoko Tjandra dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice dan kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

"Regulasi yang menjadi dakwaan, memungkinkan untuk menuntut maksimal sampai lima tahun penjara," ungkap peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).

"Kedua, denda yang dituntut oleh penuntut juga hanya Rp 100 juta. Mengingat kejahatan yang ia lakukan, mestinya penuntut menuntut maksimal hingga Rp 250 juta," sambungnya.

Baca juga: Kasus Fatwa MA dan Red Notice, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Selain itu, ICW menilai JPU cenderung mengabaikan peran sentral Djoko Tjandra dalam kasus yang menjeratnya itu.

ICW, kata Kurnia, juga berpandangan status Djoko Tjandra sebagai terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali dinilai tidak dipertimbangkan sebagai pemberat oleh jaksa.

"Tak hanya itu, tindakan Joko S Tjandra yang telah mencoreng institusi penegak hukum dengan menyuap oknum jaksa dan perwira tinggi Polri. Namun sepertinya hal itu luput dijadikan dasar pemberat tuntutan," tuturnya.

Baca juga: Merasa Ditipu Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya, Djoko Tjandra Berharap Dituntut Bebas

Maka dari itu, ICW pun mendorong majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal kepada Djoko Tjandra.

Di samping itu, ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki peran pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Sebab, sampai saat ini, ICW masih meyakini ada beberapa orang yang tergabung dalam klaster politik, penegak hukum, dan swasta yang belum dijerat oleh penegak hukum," ucap dia.

Adapun dalam kasus fatwa MA, Djoko Tjandra dinilai terbukti menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari sejumlah 500.000 dollar Amerika Serikat agar mengurus fatwa di MA. Suap itu diberikan melalui Andi Irfan Jaya selaku perantara.

Fatwa itu diurus agar Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman dua tahun penjara atas kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Baca juga: JPU Minta Majelis Hakim Tolak Permohonan Djoko Tjandra Jadi Justice Collaborator

Sementara dalam kasus red notice, Djoko Tjandra dinilai memberi suap kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte sejumlah 200.000 dollar Singapura dan 370.000 dollar Amerika Serikat, serta sebanyak 100.000 dollar AS kepada mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Menurut jaksa, uang itu diberikan agar Napoleon dan Prasetijo membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berikutnya, dalam dakwaan kedua, Djoko Tjandra dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Pinangki dan Andi Irfan Jaya berupa menjanjikan uang 10 juta dollar AS kepada pejabat Kejagung dan MA agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi di kasus Bank Bali.