Kompas.com - 05/03/2021, 13:59 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan kembali soal pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekalipun dampaknya kecil.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 yang digelar BNPB, di Jakarta, Jumat (5/3/2021).

"Kemarin Presiden juga tekankan lagi, dicegah, sekecil apa pun, begitu muncul segera diselesaikan sebelum meluas. Sebelum muncul dicegah kalau ada tempat rawan karhutla," ujar Mahfud, dikutip dari kanal Youtube BNPB, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Situasi Terkini Karhutla Riau, Masih Ada 11 Hamparan Titik Api yang Belum Padam

Mahfud menuturkan, TNI, Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejauh ini telah bekerja keras mengupayakan pencegahan sedini mungkin.

Bentuk pencegahan tersebut berupa dengan mendatangkan helikopter water bombing yang beroperasi di wilayah yang kerap terjadi karhutla.

Hanya saja, helikopter tersebut tidak setiap saat bisa dihadirkan.

Sebab helikopter tersebut selama ini didatangkan dari luar negeri, yakni dari Rusia, Australia, hingga Amerika Serikat.

"Selama ini kalau sedang tidak musim karhutla tentu mereka keluar dari Indonesia dan parkir di tempat lai, di luar negeri dan prosedurnya juga tidak bisa cepat," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud Sebut Ada 173 Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan per Januari 2021

Mahfud mengatakan, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk mengubah mekanisme berupa penunjukkan tempat parkir helikopter tersebut.

Hal itu dilakukan supaya mobilisasi lebih cepat.

"Kami sedang mempertimbangakn untuk ubah mekanisme, di mana tempat parkirnya, sampai kapan, dan bagaimana mekanisme pengajuannya agar dia cepat bisa kita mobilisasi ke tempat-tempat yang diperlukan," imbuh Mahfud.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X