Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/03/2021, 13:59 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan kembali soal pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekalipun dampaknya kecil.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 yang digelar BNPB, di Jakarta, Jumat (5/3/2021).

"Kemarin Presiden juga tekankan lagi, dicegah, sekecil apa pun, begitu muncul segera diselesaikan sebelum meluas. Sebelum muncul dicegah kalau ada tempat rawan karhutla," ujar Mahfud, dikutip dari kanal Youtube BNPB, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Situasi Terkini Karhutla Riau, Masih Ada 11 Hamparan Titik Api yang Belum Padam

Mahfud menuturkan, TNI, Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejauh ini telah bekerja keras mengupayakan pencegahan sedini mungkin.

Bentuk pencegahan tersebut berupa dengan mendatangkan helikopter water bombing yang beroperasi di wilayah yang kerap terjadi karhutla.

Hanya saja, helikopter tersebut tidak setiap saat bisa dihadirkan.

Sebab helikopter tersebut selama ini didatangkan dari luar negeri, yakni dari Rusia, Australia, hingga Amerika Serikat.

"Selama ini kalau sedang tidak musim karhutla tentu mereka keluar dari Indonesia dan parkir di tempat lai, di luar negeri dan prosedurnya juga tidak bisa cepat," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud Sebut Ada 173 Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan per Januari 2021

Mahfud mengatakan, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk mengubah mekanisme berupa penunjukkan tempat parkir helikopter tersebut.

Hal itu dilakukan supaya mobilisasi lebih cepat.

"Kami sedang mempertimbangakn untuk ubah mekanisme, di mana tempat parkirnya, sampai kapan, dan bagaimana mekanisme pengajuannya agar dia cepat bisa kita mobilisasi ke tempat-tempat yang diperlukan," imbuh Mahfud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cecar Anggota DPR Fraksi PKB soal Dugaan Proyek 'Pesanan' di Kemenaker

KPK Cecar Anggota DPR Fraksi PKB soal Dugaan Proyek "Pesanan" di Kemenaker

Nasional
Mutasi TNI, Mayjen Nur Alamsyah Ditunjuk Jadi Dankodiklatal dan Promosi Bintang 3

Mutasi TNI, Mayjen Nur Alamsyah Ditunjuk Jadi Dankodiklatal dan Promosi Bintang 3

Nasional
Rumah Dinas Digeledah KPK, Mentan Syahrul Yasin Limpo Sedang di Roma

Rumah Dinas Digeledah KPK, Mentan Syahrul Yasin Limpo Sedang di Roma

Nasional
PPP Singgung Kemungkinan Khofifah Sebagai Cawapres Ganjar

PPP Singgung Kemungkinan Khofifah Sebagai Cawapres Ganjar

Nasional
Panglima Yudo Mutasi 38 Perwira Tinggi TNI, Berikut Daftarnya

Panglima Yudo Mutasi 38 Perwira Tinggi TNI, Berikut Daftarnya

Nasional
Ganjar: Kalau di Dunia Maya Ada yang Bicara Keras-keras, Senyumin Aja

Ganjar: Kalau di Dunia Maya Ada yang Bicara Keras-keras, Senyumin Aja

Nasional
Masih Digeledah KPK, Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo Tampak Sepi

Masih Digeledah KPK, Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo Tampak Sepi

Nasional
PDI-P Sebut Sangat Mungkin Duet Ganjar-Prabowo Dibuka Lagi, Tergantung 5 Pihak

PDI-P Sebut Sangat Mungkin Duet Ganjar-Prabowo Dibuka Lagi, Tergantung 5 Pihak

Nasional
Satgassus Pencegahan Korupsi Petakan Area Rawan Korupsi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Satgassus Pencegahan Korupsi Petakan Area Rawan Korupsi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Nasional
Roy Rening Sebut Dakwaan Jaksa Fiksi, KPK: Bukti Akan Dibuka di Depan Persidangan

Roy Rening Sebut Dakwaan Jaksa Fiksi, KPK: Bukti Akan Dibuka di Depan Persidangan

Nasional
JK Minta Warga Rempang Ditolong, Luhut: Sudah Ditangani dengan Baik Sekarang

JK Minta Warga Rempang Ditolong, Luhut: Sudah Ditangani dengan Baik Sekarang

Nasional
Kemendagri Sebut Seleksi Pj Kepala Daerah Lebih Rumit Dibanding Pilkada Langsung

Kemendagri Sebut Seleksi Pj Kepala Daerah Lebih Rumit Dibanding Pilkada Langsung

Nasional
Ungkap Peluang Khofifah Jadi Bacawapres Ganjar, Hasto: Hanya Ibu Megawati yang Tahu

Ungkap Peluang Khofifah Jadi Bacawapres Ganjar, Hasto: Hanya Ibu Megawati yang Tahu

Nasional
Di Depan SBY-Prabowo, Luhut Puji Kaesang yang Jadi Ketum PSI

Di Depan SBY-Prabowo, Luhut Puji Kaesang yang Jadi Ketum PSI

Nasional
Sudah Lebih dari 12 Jam, KPK Masih Geledah Rumah Dinas Syahrul Yasin Limpo

Sudah Lebih dari 12 Jam, KPK Masih Geledah Rumah Dinas Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com