Kompas.com - 04/03/2021, 13:59 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers melayat almarhum Artidjo Alkostar di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Senin (1/3/2021). IstimewaPresiden Joko Widodo memberikan keterangan pers melayat almarhum Artidjo Alkostar di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Senin (1/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih banyak mengekspor produk. Ia menilai, Indonesia perlu lebih banyak UMKM yang menjadi eksportir.

Hal ini Jokowi sampaikan saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

"Saya minta agar UMKM dibantu agar lebih mampu untuk ekspor. Tadi sedikit sudah saya singgung, kita perlu lebih banyak UMKM yang menjadi eksportir dalam jumlah yang besar," kata Jokowi.

Baca juga: Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Menurut Jokowi, saat ini 90 persen pelaku ekspor adalah UMKM. Namun, dari angka tersebut, kontribusi ekspornya hanya 13 persen.

Hal ini menandakan bahwa kapasitas ekspor dari UMKM perlu diperbesar. Peningkatan tersebut, kata Jokowi, dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali dewan penunjang ekspor.

Pada saat bersamaan, UMKM harus dibantu agar bisa memperbaiki produksi, memperbaiki desainnya, dan membenahi pengemasan (packaging) sehingga kualitasnya menjadi lebih baik.

"Dan ini harus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang lain, institusi yang lain dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM kita di pasar global," ujar Jolowi.

Jokowi menyebut, pengembangan UMKM dapat memanfaatkan perdagangan digital atau e-commerce.

Kekuatan digital seharusnya dapat digunakan untuk merangkai antara supply UMKM dan pasar nasional dan pasar global.

Baca juga: Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Menurut Jokowi, banyak sekali UMKM yang berpeluang untuk dikembangkan melalui perdagangan digital.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X