Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/03/2021, 19:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa vaksin bukan solusi mutlak untuk mengakhiri pandemi virus corona.

Meski vaksinasi sudah dimulai, ia meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan vaksin. Wiku justru mengimbau masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Saya mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk tidak memandang vaksin sebagai solusi mutlak dari penanganan pandemi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021).

"Vaksin akan membantu menyelamatkan nyawa, tetapi jika kita hanya mengandalkan vaksin maka kita membuat kesalahan," tuturnya.

Baca juga: Begini Twitter Perlakukan Posting-an Sesat soal Vaksin Covid-19


Wiku mengatakan, perubahan perilaku harus jadi pondasi utama dalam usaha menghentikan penularan virus corona.

Protokol 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus terus diterapkan.

Ia mengingatkan bahwa saat ini di Indonesia telah ditemukan kasus mutasi baru Covid-19 yakni B117 yang berasal dari Inggris.

Oleh karenanya, disiplin protokol kesehatan tak boleh ditinggalkan.

"Kita harus bersama-sama mengingat bahwasanya penanganan Covid-19 di negara ini hanya dapat dilakukan secara maksimal apabila seluruh elemen masyarakat bersedia untuk bahu membahu menjadi bagian dari solusi penangaan pandemi," ujarnya.

Baca juga: Wamenkes: Vaksin Datang Lagi, Protokol Kesehatan Tetap Harus Dilakukan

Mengutip laporan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), kata Wiku, terjadi peningkatan kasus Covid-19 secara global per 1 Maret 2021.

Analisa terakhir yang diterbitkan WHO menyebutkan bahwa kenaikan kasus terjadi di empat benua yakni Amerika, Asia Tenggara, Eropa dan Mediterania Timur.

Hal ini dinilai mengecewakan lantaran pada minggu lalu WHO mengumumkan infeksi Covid-19 turun di seluruh dunia selama 6 minggu berturut-turut.

"Atau pertama kalinya penurunan berkelanjutan seperti ini terlihat sejak pandemi dimulai," ujar Wiku.

Baca juga: Hanya Dapat 33.400 Dosis Vaksin Covid-19 untuk Tahap Dua, Depok Atur Proporsi

Wiku menyebut, besar kemungkinan kenaikan kasus global ini terjadi karena disiplin protokol kesehatan mulai mengendur di banyak negara karena terlena dengan kedatangan vaksin.

Mengingat laju penyuntikan vaksin tak sebanding dengan laju penularan virus corona, kata Wiku, kelalaian dalam menerapkan protokol kesehatan sangat berpotensi menyebabkan peningkatan penularan virus di tengah penduduk.

"Apabila terus dibiarkan, kenaikan kasus akan semakin masif dan semakin berpotensi untuk memakan banyak korban jiwa," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com