Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Kompas.com - 02/03/2021, 19:06 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia sangat prihatin melihat meningkatnya kekerasan di Myanmar yang memakan banyak korban.

Situasi di Myanmar, kata Retno, sangat mengkhawatirkan karena korban terus berjatuhan, baik yang kehilangan nyawa maupun luka-luka, akibat masih terus terjadinya penangkapan terhadap warga sipil.

Hal tersebut disampaikan Retno dalam pertemuan informal para menteri luar negeri negara-negara ASEAN secara virtual, Selasa (2/3/2021).

"Situasi ini dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi. Jika tidak diselesaikan dengan baik maka dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan," kata Retno dalam konferensi pers virtual, Selasa sore.

Baca juga: Kudeta Myanmar: Mengapa Indonesia Diharapkan Membantu Mengatasi Krisis Politik Sahabat Lama

Indonesia berharap seluruh negara ASEAN memahami hak dan kewajiban yang tercantum dalam Piagam ASEAN untuk dapat membantu Myanmar.

Ia mengatakan, tugas negara anggota ASEAN adalah menjalankan prinsip dan nilai-nilai tertera dalam piagam tersebut.

Nilai dan prinsip-prinsip yang tercantum itu, kata dia, merupakan fondasi, dasar, platform yang diperlukan ASEAN untuk dapat membangun komunikasi.

"Saya juga menyampaikan bahwa semua negara ASEAN diharapkan paham hak dan kewajibannya yang jelas disebutkan dalam Piagam ASEAN," lanjut Retno.

"Jika ASEAN gagal untuk menghormati dan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia khawatir ASEAN tidak akan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada rakyatnya yang berarti cita-cita membangun komunitas ASEAN juga akan terganggu," tutur dia.

Baca juga: Junta Tembak Mati Demonstran Myanmar meski Berdemo Secara Damai

Retno mengatakan, terkait masalah di Myanmar tersebut, Indonesia juga telah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan menteri luar negeri dari negara di luar ASEAN.

Antara lain Amerika Serikat, China, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, Inggris, Prancis, dan Selandia Baru.

Termasuk komunikasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan dilakukan secara lebih reguler.

Adapun saat ini situasi dan kondisi di Myanmar cukup mengkhwatirkan pasca terjadi kudeta pemerintahan negara tersebut oleh pihak militer.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Nasional
Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Nasional
Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Nasional
Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Nasional
Ketika Massa Teriakkan 'Turunkan Jokowi' Saat Melewati Rumah Megawati...

Ketika Massa Teriakkan "Turunkan Jokowi" Saat Melewati Rumah Megawati...

Nasional
Setelah Putusan MK, Surya Paloh Anggap Hak Angket Tak Relevan Lagi

Setelah Putusan MK, Surya Paloh Anggap Hak Angket Tak Relevan Lagi

Nasional
Wakil Ketua KPK Mengaku Belum Terima Sprindik Baru Eddy Hiariej dari Kedeputian Penindakan

Wakil Ketua KPK Mengaku Belum Terima Sprindik Baru Eddy Hiariej dari Kedeputian Penindakan

Nasional
Saksi Sebut Eks Sekjen Kementan Perintahkan Hapus Catatan Keuangan untuk Kepentingan SYL

Saksi Sebut Eks Sekjen Kementan Perintahkan Hapus Catatan Keuangan untuk Kepentingan SYL

Nasional
KPK Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL dalam Pencucian Uang

KPK Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL dalam Pencucian Uang

Nasional
KPK Akan Cegah Keluarga SYL ke Luar Negeri Lagi jika Keterangannya Masih Dibutuhkan

KPK Akan Cegah Keluarga SYL ke Luar Negeri Lagi jika Keterangannya Masih Dibutuhkan

Nasional
MK Tolak Permohonan Diskualifikasi Gibran, Kubu Prabowo Sebut Dugaan Kecurangan Cuma Asumsi

MK Tolak Permohonan Diskualifikasi Gibran, Kubu Prabowo Sebut Dugaan Kecurangan Cuma Asumsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com