Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau perusahaan untuk turut serta mendukung penanganan stunting.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat kunjungan ke Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Kamis (25/2/2021).

"Saya mengimbau para pemilik perusahaan agar dapat mendukung upaya penanganan stunting," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Jumat (26/2/2021).

Muhadjir mencontohkan dukungan yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut kepada para karyawannya.

Baca juga: Kementerian PPPA Sebut Penurunan Angka Stunting Cegah Terjadinya Perkawinan Anak

Misalnya dengan memberikan cuti hamil serta menyediakan pojok laktasi bagi ibu pekerja yang sedang dalam masa menyusui.

"Karena tidak sedikit anak penderita stunting lahir dan tumbuh dengan mengalami kekurangan gizi, bahkan sejak masih berada dalam kandungan termasuk kurang mendapatkan ASI.

Menurut Muhadjir, penanganan stunting harus dimulai dari masa kehamilan.

Mulai dari kontrol ke puskesmas hingga memberikan bantuan makanan tambahan (BMT) bagi sang bayi.

Baca juga: Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

"Sementara kalau ada perusahaan yang belum patuh kami berikan peringatan, namun usahakan jangan ada sanksi yang sifatnya memberatkan perusahaan," kata Muhadjir.

"Kita sadarkan bahwa ini penting dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan hak karyawan," ucap dia.

Muhadjir mengatakan, upaya penanganan stunting harus terus dilakukan bersama antara pemerintah daerah setempat, dan stakeholder terkait.

Termasuk yang berada di daerah Cidahu, Sukabumi tersebut.

Berdasarkan laporan Camat Cidahu, angka stunting di kecamatan tersebut sekitar 3,16 persen.

Baca juga: Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Meski lebih rendah dibanding angka stunting nasional, yaitu 27,67 persen pada 2019, namun kondisi stunting yang dialami sejumlah balita dan anak tetap tidak boleh disepelekan.

"Stunting pada balita dan anak dapat mengancam keberlanjutan generasi masa depan bangsa. Apalagi, Indonesia diproyeksi akan mencapai bonus demografi pada 2030 mendatang," kata dia.

Dengan demikian, perlu kerja keras seluruh pihak karena penanganan stunting merupakan program prioritas pemerintah yang dilakukan besar-besaran.