Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Moeldoko, Kader Muda Demokrat Juga Ingin Usung AHY jika Ada KLB

Kompas.com - 26/02/2021, 11:08 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi sayap Partai Demokrat, Kader Muda Demokrat (KMD) juga akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum jika nantinya Partai Demokrat akan melaksanakan Konfrensi Luar Biasa (KLB).

Menurut Ketua Umum DPP KMD Aswin Ali Nasution, KMD terbuka untuk mengusung AHY jika ia kembali mencalonkan diri dalam bursa Ketua Umum Partai Demokrat.

Adapun, KMD sementara ini sudah mengusulkan nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Baca juga: Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

"Saya jelaskan memang ada beberapa calon yang diusulkan, beberapa calon yang sudah kita komunikasikan langsung baru Pak Moeldoko yang lainnya belum dikomunikasikan. Mas AHY pun kalau mau ikut KLB kita siap untuk mencalonkan," sebut Aswin dalam konfrensi pers, Kamis (25/2/2021) seperti dikutip dari Tribbunnews.com.

Sementara ini menurut Aswin, pihaknya juga mengusulkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Sekretaris Jenderal partai berlambang mercy itu.

Aswin menilai Ibas sosok yang tepat karena dianggap sebagai kader Demokrat yang dihasilkan dari regenerasi internal partai.

"Kami mengusulkan Pak Moeldoko sebagai Ketua Umum dan Pak Ibas sebagai Sekjen. Kami KMD meminta semua DPC dan DPD untuk hadir pada acara untuk memilih ketua umum yang baru dengan niat baik untuk membesarkan Partai Demokrat," ujar dia.

Baca juga: Tanggapi SBY, Moeldoko: Saya Diam, Jangan Menekan-nekan

Keterkaitan nama Moeldoko dengan Partai Demokrat muncul ketika partai berlambang bintang Mercy itu menyatakan ada upaya kudeta terhadap kepemimpinan AHY.

Upaya kudeta di tubuh Partai Demokrat pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY pada konfrensi pers 1 Februari lalu.

AHY menjelaskan ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.

Sejumlah nama seperti Moeldoko, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan kader aktif Partai Demokrat Jhoni Alen Marbun disebut menjadi tokoh dibalik upaya tersebut.

Moeldoko telah membantah tudingan itu. Ia mengaku tak punya hak mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karrna bukan bagian dari internal partai.

Baca juga: Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Adapun Ketua Majelis Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai demokrasi mengalami krisis besar jika upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat berhasil.

Sebab, partai yang sudah dibangun dan dibina selama puluhan tahun diambil alih begitu saja dengan uang dan kekuasaan.

Ia juga mengatakan jika pengambilalihan itu berhasil maka kehidupan bernegara seperti hidup di hutan rimba, bahwa pihak yang kuat akan menang, yang lemah akan kalah.

"Salah-benar nomor dua. Hal begitu tentu sangat mencederai rasa keadilan. Kalau keadilan diinjak-injak, jangan harapkan ada kedamaian. No justice, no peace," katanya.

 Baca juga: Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com