Kemenkes Ungkap Alur Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri, Wajib Karantina 5 Hari

Kompas.com - 24/02/2021, 16:44 WIB
Pemeriksaan penumpang di salah satu bandara kelolaan AP I dok AP IPemeriksaan penumpang di salah satu bandara kelolaan AP I

JAKARTA, KOMPAS.com - Sub Koordinator Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Made Yosi Purbadi Wirentana membeberkan alur peraturan protokol kesehatan bagi para pelaku perjalanan internasional atau dari luar negeri di masa pandemi. Salah satu alurnya adalah wajib karantina lima hari.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.

"Intinya, mereka (para pelaku perjalanan internasional) akan melakukan karantina lima kali 24 jam. Harus wajib," kata Yosi dalam diskusi daring BNPB bertajuk "Mekanisme Kedatangan Pelaku Perjalanan Internasional" Rabu (24/2/2021).

Yosi menjelaskan bagaimana alur yang harus dilalui para pelaku perjalanan internasional setiba di Indonesia.

Baca juga: Satgas: Hasil Tes Negatif Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri Tak Menjamin Bebas Covid-19

Pertama, mereka harus memiliki hasil negatif Covid-19 berdasarkan test RT-PCR dari negara asal yang berlaku selama 3x24 jam pada saat keberangkatan.

"Kemudian, sesampainya di Indonesia, mereka langsung akan dilakukan PCR pertama di tempat karantina yang sudah ditetapkan," jelasnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelaksanaan test PCR pertama itu, akan dilakukan di tempat karantina masing-masing para pelaku perjalanan internasional.

Untuk WNI yang termasuk kategori Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar, mahasiswa, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dikarantina di Wisma Atlet Pademangan.

"Kalau mereka adalah WNA, ataupun WNI di luar kriteria tadi, itu akan ditempatkan karantina di hotel yang sudah direkomendasikan oleh Kemenkes dan Satgas," ungkap dia.

Baca juga: Kemenkes: Mayoritas WNI yang Kembali dari Arab Saudi Positif Covid-19

Ia menambahkan, untuk saat ini sudah ada sekitar 20 hotel karantina bagi WNA dan WNI di luar kriteria.

Adapun WNA dan WNI tersebut harus mengeluarkan biaya mandiri dalam karantina dan test PCR di hotel yang dimaksud.

Sementara, untuk WNI yang termasuk kriteria, biaya test PCR dan karantina di Wisma Atlet Pademangan akan ditanggung pemerintah.

"Setelah swab pertama dilakukan, mereka akan dilakukan karantina lima hari. Nah, hari kelimanya, mereka akan dilakukan swab kedua. Kalau hasilnya negatif, besoknya mereka baru boleh melanjutkan perjalanan," kata Yosi.

Di sisi lain, Yosi juga menjelaskan alur apabila para pelaku perjalanan internasional mendapatkan hasil positif ketika dilakukan test PCR pertama.

Baca juga: Satgas Ingatkan Aturan Masuk Indonesia bagi Pelaku Perjalanan Internasional

Menurutnya, jika kedapatan memiliki hasil positif Covid-19, pelaku perjalanan akan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran atau juga bisa ke Wisma Atlet Pademangan tower 8.

Yosi menjelaskan, di Wisma Atlet Pademangan terdiri dari tiga tower yaitu tower 8, 9 dan 10. Untuk tower 8 dikhususkan isolasi bagi mereka yang terkonfirmasi positif tanpa gejala atau Orang Tanpa Gejala (OTG).

Sementara, tower 9 dan 10 adalah wisma karantina untuk WNI pelaku perjalanan internasional dengan kategori seperti PMI, pelajar, mahasiswa dan ASN yang baru pulang dari luar negeri.

"Jadi kalau hasilnya positif pada hari pertama test, itu WNI kebanyakan pada saat ini akan kami rujuk ke Wisma Atlet Pademangan tower 8. Kalau WNA tanpa gejala kami rujuk ke hotel yang disediakan sekitar 10, tapi kalau gejala sedang dan berat ini kami rujuk ke RSD Wisma Atlet Kemayoran," papar Yosi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Nasional
Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Nasional
Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

Nasional
UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

[POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Masyarakat 18 Tahun ke Atas yang Ingin Divaksinasi Tak Dipersulit Administrasi

Satgas Covid-19 Minta Masyarakat 18 Tahun ke Atas yang Ingin Divaksinasi Tak Dipersulit Administrasi

Nasional
Eijkman: Akurasi Antigen Deteksi Covid-19 Lebih Rendah dari PCR

Eijkman: Akurasi Antigen Deteksi Covid-19 Lebih Rendah dari PCR

Nasional
PPKM Skala Mikro Diperketat, Mendagri Rilis Instruksi Nomor 14 Tahun 2021

PPKM Skala Mikro Diperketat, Mendagri Rilis Instruksi Nomor 14 Tahun 2021

Nasional
Desakan Tunda Belajar Tatap Muka Terbatas di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Desakan Tunda Belajar Tatap Muka Terbatas di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan Terkait APBD dan Dana Otsus Papua

PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan Terkait APBD dan Dana Otsus Papua

Nasional
Stafsus Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 untuk Penyandang Disabilitas Diprioritaskan

Stafsus Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 untuk Penyandang Disabilitas Diprioritaskan

Nasional
Mensos Risma Sebut Mikro 'Lockdown' Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Mensos Risma Sebut Mikro "Lockdown" Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X