Demokrat Pastikan Kader yang Terlibat Kudeta Kena Sanksi Tegas, Paling Berat Pemecatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, kader Partai Demokrat yang terbukti terlibat kudeta di tubuh Demokrat akan dipecat.

Herzaky mengatakan, kader dapat dipecat bila terbukti berkhianat berdasarkan hasil verifikasi Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Dewan Kehormatan Partai Demokrat, dan Mahkamah Partai Demokrat.

"Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) menegaskan, jika ada kader terbukti berkhianat, berdasarkan data dan fakta yang sudah dibahas dan diverifikasi oleh BPOKK, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Partai, maka sanksinya adalah pemecatan, berdasarkan aturan yang berlaku di Partai Demokrat," kata Herzaky dalam siaran pers.

Baca juga: Curiga Ada Povokasi KLB ke Demokrat Jabar, Organisasi Sayap Turun Tangan

Herzaky mengatakan, sanksi pemecatan merupakan sanksi terberat yang akan dijatuhkan bagi para kader yang terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

Keputusan soal sanksi akan dikeluarkan dalam beberapa hari ke depan.

Lebih lanjut Herzaky menuturkan, kader-kader Demokrat dari seluruh Indonesia sudah mendesak agar pelaku kudeta yang masih tercatat sebagai kader Demokrat segera dipecat.

Menurut Herzaky, para kader tidak rela berada dalam satu atap bersama mereka yang disebut sebagai pengkhianat.

"Karena mereka, kader-kader militan dan para pemilik suara sah ini tidak terima perjuangan keras mereka bersama Ketum AHY yang sudah menuai hasil sangat baik selama sebelas bulan terakhir dinodai oleh kader-kader pengkhianat yang malah tidak punya peran sama sekali dalam mengangkat nama baik Demokrat selama setahun terakhir.

Baca juga: Demokrat: Ini Bukan AHY vs Jokowi dan Bukan Partai Biru Lawan Partai Merah

Ia mengatakan, desakan para kader itu telah menjadi perhatian Ketua Umum Partai Demokrat, BPOKK Partai Demokrat, Dewan Kehormatan Partai Demokrat, dan Mahkamah Partai Demokrat.

"Bagaimanapun, kami akan tegakkan hukum yang berlaku di internal partai kami. Ada aturan dan mekanisme untuk para pengkhianat yang berkomplot dengan pihak eksternal dalam usaha mengambil alih kepemimpinan ini secara paksa," ujar Herzaky.

Sebelumnya, pihak Partai Demokrat menyebut, ada sejumlah pihak yang hendak melengserkan AHY dari kursi ketua umum Partai Demokrat dengan menggelar kongres luar biasa.

Beberapa pihak yang diduga terlibat ialah para mantan pengurus Demokrat yakni Darmizal, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Selain itu, ada pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan yang terlibat dalam upaya pelengserannya dengan menggulirkan isu KLB, yakni Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Moeldoko membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.