Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 65,4 Persen Warga Puas Kinerja Jokowi, 50,8 Persen Warga Puas Kinerja Ma'ruf Amin

Kompas.com - 22/02/2021, 09:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia menunjukkan 65,4 persen responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.

"Jelang 1,5 tahun kepemimpinan Joko Widodo jilid 2, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden cukup baik (65,4 persen). Sementara yang tidak puas mencapai 29,1 persen," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam siaran pers, Senin (22/2/2021).

Jika dirinci, 65,4 persen responden yang menyatakan puas itu terdiri atas 6,4 persen responden menyatakan sangat puas, 31,9 persen reposnden puas, dan 27,1 persen responden cukup puas.

Sementara, 29,1 persen responden yang tidak puas terdiri atas 17,3 persen responden yang kurang puas, 9,1 persen responden yang tidak puas, serta 2,7 persen responden sangat tidak puas.

Berdasarkan hasil survei itu pula, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin lebih rendah dibanding Jokowi.

"Kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin cenderung lebih rendah dengan angka kepuasan mencapai 50,8 persen. Sementara yang tidak puas mencapai 43,8 persen," ujar Adi.

Baca juga: Beragam Komentar Partai soal Hasil Survei Elektabilitas Calon Gubernur DKI Jakarta

Menurut dia, salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan terhadap kinerja Ma'ruf menurun adalah minimnya respon Ma'ruf terhadap beberapa isu yang belakangan cukup krusial terutama yang berkaitan dengan Islam politik.

"Status Ma'ruf Amin sebagai ulama tentunya membuat kelompok Islam memiliki ekspektasi cukup tinggi terhadap respon dan pembelaan wapres terkait isu yang beririsan dengan kelompok Islam," kata Adi.

Adapun secara umum, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah didominasi oleh keberhasilan di bidang pembangunan infrastruktur (68,7 persen).

Sementara, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dengan angka 49,7 persen.

"Rendahnya kepuasan di bidang penegakan hukum diakibatkan oleh persepsi penegakan hukum yang dirasa belum berkeadilan bagi segolongan masyarakat," kata Adi.

Survei tersebut dilakukan pada tanggal 3-8 Februari 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 data target yang telah dipilih secara acak dari kerangka sampel.

Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode telepolling menggunakan kuisioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com