Kompas.com - 20/02/2021, 12:19 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, mobilitas warga pada masa libur panjang Imlek tahun 2021 tidak setinggi mobilitas warga pada libur-libur panjang sebelumnya.

Ia berharap hal itu membuat peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19 tidak melonjak.

"Kita bersyukur liburan Imlek kemarin relatif, kita lihat mobilitasnya tidak naik terlalu tinggi, nanti kita akan lihat dalam dua minggu ke depan dampaknya seperti apa, tapi Insya Allah tidak tinggi," kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube BNPB Indonesia, Sabtu (20/2/2021).

Baca juga: Soal Vaksinasi Mandiri, Menkes Ingatkan 4 Prinsip: Vaksin Gratis Hingga Bukan untuk Bisnis

Budi menuturkan, berdasarkan pengalaman yang ada, libur panjang yang menyebabkan mobilitas tinggi memang berpengaruh kepada meningkatnya jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19.

"Rata-rata kasus konfirmasi itu naik 30-40 persen. Kita melihat Lebaran tahun lalu seperti itu, liburan Natal tahun baru dampaknya juga tinggi sekali," ujar dia.

Oleh sebab itu, menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh pada bulan Mei 2021 mendatang, Budi mengimbau masyarakat agar tidak berpergian.

Baca juga: Tingginya Positivity Rate Covid-19 dan Penjelasan Menkes Budi Gunadi

Ia mengingatkan, mobilitas tinggi dapat kembali meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19.

"Jangan sampai yang sudah kita lakukan bagus sekarang kemudian harus kita ulangi lagi, ada kenaikan kasus konfirmasi 30-40 persen lagi, ada tekanan rumah sakit lagi, ada banyak tenaga kesehatan kita yang harus terkena dan terisiko lagi, dengan cara kita membatasi pergerakan pada saat liburan nanti," kata Budi.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo sebelumnya menyebut perlu ada evaluasi terkait kebijakan cuti dan libur nasional selama 2021.

Baca juga: Menkes: Setelah Vaksinasi, Kasus Covid-19 Tenaga Kesehatan Menurun

Menurut Tjahjo, kebijakan libur dan cuti tersebut harus mencermati perkembangan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Perlu evaluasi lagi keputusan yang sudah ada terkait libur, cuti, dan lainnya selama 2021. Sambil mencermati gelagat perkembangan Covid-19 di wilayah Indonesia," tutur Tjahjo saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (15/2/2021).

"Evaluasi nanti yang memimpin Menko PMK. Saya tunggu bagaimana keputusan rapat yang dipimpin Menko PMK atau Menko lain," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Nasional
56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

Nasional
HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

Nasional
Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X