Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zona Merah Meningkat, Satgas Minta Bupati dan Wali Kota Segera Benahi Penanganan Covid-19

Kompas.com - 19/02/2021, 07:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta para bupati dan wali kota yang daerahnya berstatus zona merah dan zona oranye melakukan pembenahan penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

Berdasarkan laporan Satgas, terjadi kenaikan jumlah daerah berstatus zona merah dan zona oranye pada pekan ini.

"Mohon kepada bupati dan wali kota dari masing-masing daerah, utamanya yang masih ada di zona merah dan oranye untuk segera membenahi penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing," ujar Wiku dikutip dari tayangan di YouTube BNPB, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19: Daerah Berstatus Zona Merah dan Zona Oranye Meningkat

Wiku menyampaikan, secara umum kondisi zonasi risiko pekan ini menunjukkan perkembangan ke arah yang tidak diharapkan.

Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah kabupaten/kota di zona merah dan zona oranye.

Adapun jumlah daerah berstatus zona merah meningkat dari 43 daerah menjadi 44 daerah.

Kemudian, jumlah daerah dengan status zona oranye meningkat dari 346 daerah menjadi 359 daerah.

"Sebaliknya, daerah berstatus zona kuning dan zona hijau yang seharusnya terus diupayakan agar bertambah jumlahnya malah mengalami penurunan," ujar Wiku.

"Daerah zona kuning (risiko rendah) jumlahnya menurun dari 109 kabupaten/kota menjadi 96 kabupaten/kota," kata dia.

Baca juga: Pekan Pertama PPKM Mikro, Zona Merah Covid-19 di Indonesia Bertambah

Sementara itu, daerah berstatus zona hijau (tak ada penularan/tak terdampak) jumlahnya menurun dari 12 menjadi 11 kabupaten/ kota.

Wiku mengatakan, kondisi zonasi risiko Covid-19 ini berdasarkan tiga indikator, yakni epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

"Meski pada pekan ini terjadi penurunan kasus, tetapi zonasi risiko mengalami pergeseran ke arah yang lebih berisiko," kata Wiku.

"Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa penurunan kasus saja tidak cukup membuat kabupaten/kota bergeser zonasinya ke arah kurang berisiko," ucap dia. 

Baca juga: Terapkan PPKM Mikro, Tangerang Raya Nihil RT Zona Merah

Menurut dia, diperlukan konsistensi dalam upaya penanganan kasus yang masih ada agar dapat menurunkan kematian dan meningkatkan kesembuhan.

Wiku pun meminta kepada seluruh bupati dan wali kota di indonesia untuk rutin mengikuti perkembangan zonasi wilayahnya.

"Termasuk anggota masyarkat, masing-masing bisa melihat di laman covid19.go.id di menu peta risiko," kata Wiku. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com