Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX DPR Siap Jadi Relawan Uji Klinis Fase 2 Vaksin Nusantara

Kompas.com - 17/02/2021, 09:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menyatakan, pihaknya siap menjadi relawan uji klinis fase 2 vaksin Covid-19 buatan dalam negeri yaitu Vaksin Nusantara.

Hal itu disampaikan Melki saat Komisi IX DPR melakukan kunjungan kerja memantau jalannya penelitian dalam pembuatan Vaksin Nusantara di Rumah Sakit Kariadi Semarang, Selasa (16/2/2021).

"Semua anggota Komisi IX yang hadir bersedia untuk relawan uji klinis fase 2 Vaksin Nusantara," kata Melki dalam siaran pers, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Disuntik Vaksin Covid-19 Sinovac Pagi Ini

Sejumlah anggota Komisi IX DPR yang mengikuti kunjungan itu adalah Abidin Fikri dari Fraksi PDI-P, Darul Siska dari Fraksi Partai Golkar, Fadholi dari Fraksi Partai Nasdem, Ade Riski Pratama dari Fraksi Partai Gerindra, dan Nurul Yasin dari Fraksi PKB

Melki menuturkan, berdasarkan paparan dari tim peneliti Vaksin Nusantara ini dipastikan aman setelah melakukan uji klinis fase 1 kepada lebih dari 30 relawan vaksin.

Melki menambahkan, tim peneliti juga memaparkan Vaksin Nusantara aman untuk semua golongan, termasuk bagi warga yang memiliki komorbid dan anak-anak.

"Lebih dari 30 orang yang diuji klinis tahap satu itu hasilnya aman dan tidak menimbulkan efek dan gejala apa pun yang membahayakan, ucapnya.

"Dan hasil penelitan dari antibodinya atau Imunogenitas atau kemampuan untuk menghasilkan daya tahan tubuh terhadap Covid itu juga tinggi," ujar Melki.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua Dimulai, Pedagang Pasar Tanah Abang Disuntik Hari Ini

Politikus Partai Golkar itu memastikan Komisi IX DPR akan mengawal pengembangan Vaksin Nusantara terlebih vaksin Covid-19 ini dibuat secara personal dan buatan anak bangsa.

Untuk itu, ia juga mendorong agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera mengecek hasil temuan dari uji klinis fase 1 Vaksin Nusantara.

"Kalau misalnya data dari tim peneliti setelah dicek lebih lanjut oleh BPOM memenuhi ketentuan pembuatan vaksin yang aman dan berkhasiat maka bangsa Indonesia bisa merayakan dengan suka cita temuan ini," ujar Melki.

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 bagi Wartawan Ditargetkan Mulai Minggu Ketiga Maret

Komisi IX DPR juga mendorong agar BPOM tidak hanya menunggu laporan dari setiap tahapan uji klinis namun turut terlibat memastikan pembuatan Vaksin Nusantara tersebut memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

"BPOM juga kita minta tidak hanya menunggu laporan tapi kalau bisa juga ikut dalam tim ini, jadi bisa diketahui bagaimana semua tahapan dalam pembuatan vaksin ini," kata Melki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com