P2G Kritik Mendikbud: SKB Seragam Sekolah Bisa Cepat, Urusan Guru Honorer Agak Lambat

Kompas.com - 15/02/2021, 17:43 WIB
Ilustrasi guru, Hari Guru Nasional ShutterstockIlustrasi guru, Hari Guru Nasional
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan untuk para guru yang berstatus non Aparatur Sipil negara (ASN)

Permintaan ini disampaikan Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri karena adanya perbedaan perlakuan yang sering dirasakan oleh para guru berstatus honorer atau swasta.

“Mendikbud diminta segera menuntaskan nasib guru Non-ASN ini. Untuk urusan SKB Seragam Sekolah bisa cepat, tapi urusan guru honorer masih agak lambat,” sebut Iman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Guru Honorer Ini Dipecat gara-gara Unggah Gaji Rp 700.000 di Medsos

Iman melanjutkan, untuk memperjuangkan nasib guru non-ASN salah satunya adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yang ditandatangani oleh Mendikbud, Menag, dan Mendagri.

Menurut Iman, SKB 3 Menteri tersebut dapat menjamin kesejahteraan dan perlindungan untuk guru berstatus non ASN. Sebab selama ini praktik diskrimintif terjadi tidak hanya pada guru honorer tapi juga guru swasta.

“Praktik diskriminatif ini tidak hanya sering menimpa guru honorer tapi juga menimpa Guru Tetap Yayasan/Madrasah Swasta. Misal pemberhentian sebagai guru tetap secara sepihak oleh sekolah atau yayasan atau madrasah. Regulasi Kemdikbud atau pemerintah selama ini lebih mengatur para guru ASN yang nota bene pegawai negeri dan milik Pemda,” katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Sedangkan para guru swasta ini seperti tidak ada ‘orang tua’ dan perhatian dari negara. Padahal tugasnya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa,” sambung Iman.

Setidaknya ada empat tuntutan yang disampaikan P2G kepada Nadiem,

Pertama, mendesak Mendikbud membuat SKB 3 Menteri bersama dengan Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri agar para guru swasta dan honorer mendapatkan perhatian lebih dari negara.

Kedua, meminta Kemendikbud dan pemerintah daerah (Pemda) menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru honorer. P2G menilai tidak ada kepastian nasib guru honorer oleh Pemda yang sering abai.

Baca juga: Berawal Unggah Gaji di Medsos, Guru Honorer Ini Dipecat Melalui Pesan Singkat, Begini Ceritanya

Ketiga, mendorong komitmen Kemdikbud, Kemenag, Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN agar memaksimalkan pendaftaran para guru di daerah untuk mengikuti seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Keempat, meminta agar kepala sekolah yang bersikap otoriter dalam kepemimpinannya ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan sesuai aturan yang berlaku, jika perlu diberhentikan sebagai efek jera.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.