Kompas.com - 11/02/2021, 14:04 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Wali Kota, Wakil Wali Kota dan kepala daerah memprioritaskan pengendalian penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing. Salah satunya, dengan tetap menyosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat.

"Pengendalian laju penyebaran virus (Covid-19) harus menjadi prioritas utama kita," ujar Jokowi, dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021, di Istana Negara, Kamis (11/2/2021).

"Saya kira berulang-ulang sudah saya sampaikan disiplin 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak harus tetap digaungkan kepada masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Kena Covid-19 Satu Orang, Lalu Lockdown Seluruh Kota, untuk Apa?

Menurut Jokowi, kampanye yang dilakukan pemda perlu didukung oleh aparat keamanan, baik TNI maupun Polri.

Secara khusus ia mengingatkan pemda agar peka terhadap kemampuan masyarakat membeli masker. Jokowi menyebut, masih ada masyarakat yang tidak mampu membeli masker.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menekankan, semestinya pemda tidak hanya sekadar menyuruh memakai masker, tetapi juga membagikan masker kepada masyarakat.

"Rakyat juga kadang tidak mampu membeli masker. Selain menyuruh pakai masker, sebaiknya juga dibagikan masker," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi ke Wali Kota Seluruh Indonesia: Kita Sering Keliru soal Konsep Lockdown

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Pemerintah pusat dan daerah harus terus bekerja keras menangani pandemi.

Jokowi mengajak pemda semakin detail dalam menemukan cara-cara baru untuk mengatasi persoalan Covid-19.

"Saya ingin mengajak Bapak, Ibu melaksanakan langkah-langkah extraordinary yang mendesak pada saat ini," kata Jokowi.

Dalam menekan laju penularan Covid-19, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali.

Pembatasan tersebut diterapkan selama 14 hari, dari 9 hingga 22 Februari 2021.

Pemerintah mewajibkan semua daerah membentuk pos komando (posko) penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan. 

Fungsi posko ini antara lain untuk meningkatkan upaya pengetesan, penelusuran hingga karantina dan vaksinasi Covid-19.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X