Kompas.com - 11/02/2021, 13:20 WIB
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin mengatakan, terdapat alasan penting mengapa revisi UU Pemilu perlu dilangsungkan. DOK. Andri/Man (dpr.go.id)Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin mengatakan, terdapat alasan penting mengapa revisi UU Pemilu perlu dilangsungkan.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menentukan sikap dan langkah guna mengatasi konflik yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Azis pun meminta Pemerintah untuk membuka ruang dialog bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Intan Jaya Papua.

"Untuk menciptakan rekonsiliasi dan perundingan damai yang dapat menghentikan aksi KKB," kata Azis dikutip dari Antara, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: 5 Fakta Teror KKB di Distrik Sugapa, Warga Sipil Ditembak hingga 400 Orang Mengungsi


Azis mengatakan, sikap pemerintah tersebut sangat penting karena keberadaan KKB sudah mengancam keamanan hidup masyarakat Papua.

Ia khawatir, konflik yang melibatkan KKB tidak kunjung usai dan masih ada banyak teror yang menyebabkan bertambahnya korban.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Politikus Partai Golkar itu juga meminta personel keamanan ditambah di titik-titik rawan terjadinya teror oleh KKB kepada masyarakat setempat.

"Kebijakan itu harus segera dilakukan agar keamanan masyarakat dapat dipastikan terjaga dengan baik," kata Azis.

Baca juga: Anak-anak Tak Bisa Belajar karena Konflik KKB, Pemda: Kalau Tak Ditolong, Tak Ada Lagi Generasi Penerus

Aksi teror yang dilakukan KKB kerap kali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Terbaru, anggota KKB menembak seorang warga sipil di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Senin (8/2/2021).

Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengungkapkan, adanya KKB itu membuat warga ketakutan hingga beberapa di antara mereka terpaksa mengungsi.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 Bulan

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 Bulan

Nasional
Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Nasional
Kesalnya Luhut, Tahu Impor Alat Kesehatan Masih Tinggi

Kesalnya Luhut, Tahu Impor Alat Kesehatan Masih Tinggi

Nasional
Komnas HAM: Pimpinan KPK Berkomitmen Datang dan Jalani Pemeriksaan

Komnas HAM: Pimpinan KPK Berkomitmen Datang dan Jalani Pemeriksaan

Nasional
Kunjungi Tangerang dan Tangerang Selatan, Wapres Sebut Banyak Masyarakat Tak Pakai Masker

Kunjungi Tangerang dan Tangerang Selatan, Wapres Sebut Banyak Masyarakat Tak Pakai Masker

Nasional
Jokowi Harapkan Lima Hal Ini Dimiliki Para Lulusan Perguruan Tinggi

Jokowi Harapkan Lima Hal Ini Dimiliki Para Lulusan Perguruan Tinggi

Nasional
Covid-19 Melonjak Usai Lebaran, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-ramai

Covid-19 Melonjak Usai Lebaran, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-ramai

Nasional
Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Nasional
Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat

Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat

Nasional
Epidemiolog: Sekolah Tatap Muka Terbatas Penting, tetapi Tidak Harus

Epidemiolog: Sekolah Tatap Muka Terbatas Penting, tetapi Tidak Harus

Nasional
Jadi Bagian dari Klaster Jakarta, Wapres Ingatkan Warga Tangsel Perketat Protokol Kesehatan

Jadi Bagian dari Klaster Jakarta, Wapres Ingatkan Warga Tangsel Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Pengurus  GKI Yasmin Tolak Klaim Bima Arya yang Selesaikan Polemik Lewat Hibah Lahan

Pengurus GKI Yasmin Tolak Klaim Bima Arya yang Selesaikan Polemik Lewat Hibah Lahan

Nasional
Terkait TWK, Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK pada Kamis Pekan Ini

Terkait TWK, Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK pada Kamis Pekan Ini

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Tangerang Selatan, Wapres Tegaskan Pemerintah Ingin Percepat Herd Immunity

Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Tangerang Selatan, Wapres Tegaskan Pemerintah Ingin Percepat Herd Immunity

Nasional
Klaim Antisipasi Penyebaran Covid-19 Sejak Awal, Ini yang Dilakukan Ditjenpas

Klaim Antisipasi Penyebaran Covid-19 Sejak Awal, Ini yang Dilakukan Ditjenpas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X