DPR Minta Pemerintah Buka Ruang Dialog Hentikan Aksi KKB di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menentukan sikap dan langkah guna mengatasi konflik yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Azis pun meminta Pemerintah untuk membuka ruang dialog bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Intan Jaya Papua.

"Untuk menciptakan rekonsiliasi dan perundingan damai yang dapat menghentikan aksi KKB," kata Azis dikutip dari Antara, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: 5 Fakta Teror KKB di Distrik Sugapa, Warga Sipil Ditembak hingga 400 Orang Mengungsi

Azis mengatakan, sikap pemerintah tersebut sangat penting karena keberadaan KKB sudah mengancam keamanan hidup masyarakat Papua.

Ia khawatir, konflik yang melibatkan KKB tidak kunjung usai dan masih ada banyak teror yang menyebabkan bertambahnya korban.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta personel keamanan ditambah di titik-titik rawan terjadinya teror oleh KKB kepada masyarakat setempat.

"Kebijakan itu harus segera dilakukan agar keamanan masyarakat dapat dipastikan terjaga dengan baik," kata Azis.

Baca juga: Anak-anak Tak Bisa Belajar karena Konflik KKB, Pemda: Kalau Tak Ditolong, Tak Ada Lagi Generasi Penerus

Aksi teror yang dilakukan KKB kerap kali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Terbaru, anggota KKB menembak seorang warga sipil di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Senin (8/2/2021).

Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengungkapkan, adanya KKB itu membuat warga ketakutan hingga beberapa di antara mereka terpaksa mengungsi.