Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhan: Perumusan Kebijakan dan Strategi Adaptif Jadi Syarat Kemandirian Pertahanan Negara

Kompas.com - 11/02/2021, 10:51 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Strahan Kemhan) Mayjen TNI Rodon Pedrason mengatakan, perumusan kebijakan dan strategis menjadi syarat mutlak dalam kemandirian pertahanan negara.

Hal itu disampaikan Rodon dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Dirjen Strahan Kemenhan, di kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

"Perumusan kebijakan dan strategi yang tepat dan adaptif dalam hal penyelenggaraan pertahanan negara merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kemandirian pertahanan dan keamanan negara," ujar Rodon dalam keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Pemerintah Diminta Fokus Modernisasi Alutsista TNI Ketimbang Bentuk Komponen Cadangan

Rodon mengatakan, seluruh negara saat ini tengah berlomba untuk melakukan modernisasi postur pertahanan dan keamanan negara.

"Di mana salah satu tujuan modernisasi yaitu percepatan pembangunan industri pertahanan dan peningkatan teknologi, penyusunan regulasi, serta monitoring evaluasi penyelenggaraan pertahanan negara," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid yang turut hadir dalam rapat tersebut mengungkapkan, dunia saat ini mengalami tren ancaman berupa pandemi Covid-19.

Menurutnya, peran sektor pertahanan sangat diperlukan untuk menanggulangi pandemi ini.

Mengingat, dampak pandemi Covid-19 juga telah memukul berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak.

Baca juga: Pembentukan Komponen Cadangan Diragukan Efektif Hadapi Peperangan

"Kemenhan perlu mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk, yaitu adanya ancaman terhadap keamanan nasional bidang biologi akibat menyebarnya pandemi Covid-19," kata dia.

Rakornis ini juga dihadiri mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Marsetio hingga Rektor Unjani, Hikmahanto Juwana.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari Rapim Kemenhan 2021 yang telah berlangsung beberapa waktu lalu.

Rakornis bertujuan, selain mensosialisasikan program kerja Dirjen Strahan Kemhan, juga untuk mendapatkan masukan dan pencerahan dari pembicara terkait isu aktual dan proyeksi pembangunan pertahanan negara ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com