Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICJR Minta Petugas dan Penghuni Lapas Masuk Prioritas Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 09/02/2021, 16:36 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu meminta petugas dan penghuni lembaga permasyarakatan (lapas) masuk prioritas dalam program vaksinasi Covid-19.

Menurut Erasmus, upaya ini harus dilakukan menyusul data yang diperoleh ICJR terkait 52 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Sukamiskin atau napi yang tertular virus Covid-19.

Erasmus menuturkan, kondisi ini memprihatinkan karena Lapas Sukamiskin tidak dalam status kelebihan kapasitas.

Baca juga: ICJR Desak Tinjau Ulang Rencana Pemidanaan Penolak Vaksin Covid-19

"Saat ini Lapas Sukamiskin diisi 384 tahanan dari 560 total kapasitas. Data ini menunjukkan bahwa lapas yang penularan Covid-19 tetap terjadi pada lapas yang bisa menerapkan physical distancing," ujar Erasmus kepada Kompas.com, Selasa (9/2/2021).

Menurut Erasmus, petugas dan penghuni Lapas harus diprioritaskan karena penyebaran virus corona bisa terjadi lebih parah pada lapas yang lebih padat penghuni.

Berdasarkan data ICJR per Januari 2021, diketahui beban rutan dan lapas di seluruh Indonesia mencapai 187 persen dengan tingkat overcrowding mencapai 87 persen.

"Infeksi Covid-19 di lingkungan rutan dan lapas tak terhindarkan. Berdasarkan pemantauan ICJR sampai 18 Januari 2021 telah terjadi 1.855 infeksi Covid-19 di 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Rutan seluruh Indonesia," papar Erasmus.

Baca juga: JK Dorong Pemerintah Tingkatkan Vaksinasi hingga 1 Juta Orang per Hari

Petugas dan penghuni Lapas menurut Erasmus harus menjadi kelompok kedua yang diprioritaskan oleh pemerintah karena mereka berada di ruang tertutup.

Kondisi lain yang menjadi alasan adalah buruknya kondisi Lapas dan Rutan yang kelebihan penghuni.

"Maka perlu digarisbawahi petugas lapas dan rutan serta para WBP mutlak harus menjadi prioritas penerima vaksin Covid-19. Pembiaran akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia utamanya dalam kondisi overcrowding dan penularan di rutan dan lapas yang sudah sangat berbahaya," pungkas Erasmus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com