Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Peringati HPN 2021, DPR Sebut Pers sebagai Pilar Demokrasi di Era Reformasi

Kompas.com - 08/02/2021, 14:09 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin menyebut, pers di era reformasi sebagai salah satu pilar demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pasalnya, pers merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, terutama dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

“Kami harapkan pers dapat menciptakan kualitas demokrasi yang lebih baik dan terus memperhatikan prinsip etika jurnalistik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Revisi UU Pemilu Hanya Ramai di Parlemen, DPR Diminta Dengar Aspirasi Penyelenggara

Pernyataan tersebut disampaikan Azis dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan milad Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-75.

Adapun tema HPN yang diangkat pada 2021, yaitu “Bangkit dari Pandemi, Pers sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi”.

Azis berharap, di tengah pandemi Covid-19, pers bisa terus berkontribusi mengawal demokrasi. Tak hanya itu, demi kemajuan bangsa, pers diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi melalui informasi yang membangun.

Baca juga: Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Ingin Aturan Seragam Sekolah Baru Segera Dijalankan

“Oleh karenanya, pers harus selalu menyampaikan informasi secara objektif, membangun, dan mengedukasi masyarakat,” katanya.

Selain itu, lanjut Azis, pers harus dapat membantu program pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui pemberitaan edukatif di tengah masyarakat.

Azis yakin, dengan adanya dukungan dari pers, maka kesehatan masyarakat Indonesia dan percepatan ekonomi nasional (PEN) akan segera terwujud.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Minta Kejati Kalsel Hukum Berat Perkara Narkoba

“Soal Covid-19, saya minta pers dapat menangkal informasi hoaks (berita bohong) yang marak terjadi di sosial media (sosmed). Misalnya, soal vaksin dan sebagainya,” imbuh Azis.

Aziz menekankan, pers harus bisa meluruskan berita-berita tidak benar yang sedang marak saat ini. Dengan demikian, maka akan tercipta kondisi kondusif di tengah masyarakat.

"Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang dialami oleh negara-negara di seluruh dunia, pers harus dapat menjadi penyambung informasi yang baik kepada masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Hari Kanker Sedunia, DPR Minta Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien Tak Terganggu

Lebih lanjut, Aziz mengimbau insan pers untuk selalu menjaga kesehatan dan imun tubuh melalui penerapan protokol kesehatan (prokes).

"Kita harus selalu ingat bahwa ada keluarga atau orang-orang dekat yang sedang menanti di rumah," kata Azis.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com