Luhut Sebut 2 Juta Data Covid-19 Belum Masuk Rekap, Ini Penjelasan Kemenko Marves

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Jodi Mahardi meluruskan pernyataan Menko Marves Luhut Pandjaitan soal 2 juta data Covid-19 yang belum masuk dalam rekap pemerintah.

Jodi mengatakan, 2 juta data tersebut bukan data kasus positif yang ditutupi, melainkan kasus-kasus negatif yang belum dilaporkan. 

"Sebenarnya bukan 2 juta kasus positif yang belum masuk, tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/2/2021).

Baca juga: Jubir Luhut Jelaskan soal 2 Juta Data Covid-19 yang Belum Tercatat

Jodi menyampaikan, hal itu terjadi karena selama ini banyak laboratorium yang cenderung lebih dahulu melaporkan kasus positif sehingga data kasus negatif tertunda dilaporkan.

"Karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry terbatas, laboratorium cenderung lebih dahulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Jodi.

Jodi juga meluruskan pernyataan Luhut yang menyebut 2 juta data tersebut akan berpengaruh pada positivity rate atau perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

Jodi mengatakan, pengaruh yang dimaksud adalah, dengan 2 juta data tersebut, angka positivity rate akan menurun, bukan meningkat.

"Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya," kata Jodi.

Baca juga: Luhut Sebut Sekitar 2 Juta Data Covid-19 Belum Masuk Rekap Pemerintah

Oleh sebab itu, ia menegaskan, tidak ada kasus positif yang ditutupi dan kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19 juga dinilai tidak akan terjadi.

Jodi juga mengatakan, integrasi data memang menjadi pekerjaan rumah bersama dalam penanganan Covid-19.

Luhut, kata Jodi, juga telah menyoroti integrasi sistem manajemen sehingga data yang disampaikan bisa faktual dan nyata.

Luhut juga meminta terwujudnya big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berabgai sumber data kesehatan seperti rekam medis elektronik, BPJS, vasin, dan sebagainya.

Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada hampir dua juta data terkait Covid-19 yang belum masuk ke dalam sistem rekap data pemerintah.

Baca juga: Rapat dengan Luhut, Apa Masukan yang Diberikan Para Epidemiolog?

Dikutip dari pemberitaan Kontan.co.id, Jumat (5/2/2021), Luhut menyebut kondisi ini berpotensi mempengaruhi positivity rate Covid-19 di Indonesia.

"Saya laporkan juga, ada hampir dua juta data atau mungkin lebih, itu yang belum di-entry. Itu akan berpengaruh pada positivity rate," ucap Luhut saat rapat dengan Wamenkes Dante Saksono, ahli kesehatan, dan epidemiolog secara virtual Kamis (4/2/2021).