Ketua DPP PDI-P Sebut Isu Kudeta di Demokrat Halusinasi dan Kekhawatiran Berlebih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai isu perebutan kepemimpinan di Partai Demokrat sebagai bentuk kekhawatiran yang berlebihan.

"Menurut saya itu halusinasi dan keakhawatitan yang berlebihan. Masalah konsolidasi internal partai adalah tanggung jawab utama dari ketum partai," kata Djarot saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).

Djarot menuturkan, kualitas kepemimpinan seseorang akan teruji dengan cara mendisiplinkan para kader partai dalam berbicara, bersikap, dan bertindak.

Baca juga: Pernyataan Lengkap AHY soal Dugaan Kudeta di Partai Demokrat

Sementara, menurut Djarot, apabila seorang pemimpin lebih sering mengumbar masalah internal ke ruang publik, hal itu justru akan melemahkan kepemimpinan orang tersebut.

"Kepemiminan tersebut akan melemah apabila sering curhat dan mengumbar persoalan internal partai ke ruang publik atau kekhawatiran yang berlebihan terhadap intevensi dari luar," ujar Djarot.

Djarot melanjutkan, masih terlalu dini untuk mengatikan isu kudeta di Partai Demokrat dengan pencalonan presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Djarot mengatakan, para elite partai sebaiknya fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Adalah naif dan tidak bijak apabila energi positif elite partai dan pemerintahan selalu ditujukan ke arah konstentasi persaingan di Pilpres 2024, sedangkan pandemi belum bisa dikendalikan secara baik dan ekonomi rakyat masih terpuruk," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat secara inkonstitusional.

Baca juga: Mahfud MD Bantah Restui Moeldoko Mengkudeta Kekuasaan AHY di Demokrat

AHY mengatakan, gerakan tersebut melibatkan seorang pejabat pemerintah yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.

Ketua Bidang Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky mengungkapkan, sosok pejabat yang dimaksud adalah Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).