Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Poin Jawaban Moeldoko atas Tuduhan Pengambilalihan Partai Demokrat

Kompas.com - 02/02/2021, 06:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan keterangan pers secara virtual, pada Senin (1/2/2021) malam.

Keterangan itu menjawab pernyataan petinggi Partai Demokrat tentang dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan partai tersebut dari luar.

Moeldoko tidak panjang lebar. Ia menyampaikan tiga poin pernyataan.

Poin yang disampaikan yakni soal keterkaitan Istana dengan tuduhan Partai Demokrat, awal mula isu dugaan pengambilalihan kepemimpinan muncul dan sindiran kepada petinggi partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Minta Istana tak dikaitkan

"Teman-teman sekalian, sebenarnya saya masih diam-diam saja sih. Menunggu besok apa gitulah. Karena saya tak perlu reaktif dalam hal ini gitu," ujar Moeldoko, saat membuka keterangan pers, Senin.

Baca juga: Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Partai secara Inkonstitusional untuk Kepentingan 2024

Ia lantas menegaskan inti pernyataannya. Yang pertama, Moeldoko meminta Partai Demokrat tidak menghubung-hubungkan isu upaya pengambilalihan kepemimpinan dengan pihak Istana.

Ia juga meminta Partai Demokrat tidak mengganggu Presiden Joko Widodo.

"Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini ya, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit2 Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," tutur Moeldoko.

"Sebab beliau dalam hal ini tak tahu sama sekali. Tak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Itu urusan saya, Moeldoko ini. bukan sebagai (Kepala) KSP," tegasnya.

Berawal dari foto bersama

Moeldoko lantas menceritakan kronologi peristiwa yang diduga menjadi penyebab namanya dituding sebagai salah seorang yang ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.

Menurut Moeldoko, tudingan kepada dirinya kemungkinan berdasar dari sejumlah foto yang menunjukkan kebersamaannya dengan sejumlah orang.

Moeldoko tidak menyebut secara jelas identitas orang-orang tersebut. Hanya saja, orang-orang itu datang kepadanya dan menceritakan persoalan di Partai Demokrat.

"Mungkin dasarnya foto-foto. Ya Orang ada dari Indoensia timur ada dari mana-mana kan datang ke sini mungkin pengin foto sama saya. Ya saya terima saja. Apa susahnya," ujar Moeldoko.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com