Moeldoko ke Partai Demokrat: Kudeta Itu dari Dalam, Masa dari Luar?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan tanggapan soal isu pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut datang dari luar atas arahan dirinya.

Menurut Moeldoko, istilah kudeta lebih tepat jika terjadi dari dalam partai itu sendiri.

"Kalau ada istilah kudeta itu adalah dari dalam. Masa kudeta dari luar?," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021) malam.

Dia lantas menyinggung soal menjaga loyalitas anak buah dalam sebuah partai.

Baca juga: Mengaku Prihatin, Moeldoko: Saya Juga Mencintai Partai Demokrat...

Dia menilai, apabila partai tidak ingin anak buahnya pergi, maka sebaiknya dijaga hingga tidak bisa bergerak layaknya dipakaikan borgol.

"Ya kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja kali ya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Panglima TNI itu pun menyampaikan pesan agar petinggi Partai Demokrat menjadi pemimpin yang kuat.

Dia menegaskan, seorang pemimpin partai sebaiknya tidak mudah terbawa perasaan.

"Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Janga mudah baperan. Jangan mudah terombang-ambing," tegasnya.

Baca juga: Sindir Demokrat, Moeldoko: Kalau Anak Buah Tak Boleh Pergi, Ya Diborgol Saja...

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Moeldoko sebagai sosok yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.

AHY memang sebelumnya menyatakan, ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

Baca juga: Tanggapi AHY, Moeldoko: Seorang Pemimpin Harus Kuat, Jangan Mudah Baper

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin (1/2/2021), usai mengadakan rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

Kendati demikian, AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.

"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, maupun cabang.