Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dugaan Makar di Demokrat, AHY: Rasanya Tidak Mungkin Cara Tak Beradab Ini Dilakukan Pejabat Negara

Kompas.com - 01/02/2021, 18:13 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyayangkan adanya dugaan keterlibatan pejabat negara dalam upaya dugaan pengambilalihan kekuasaan di Partai Demokrat.

Dari informasi yang diperoleh, AHY mengatakan, manuver politik tersebut didapatkan Partai Demokrat 10 hari yang lalu dari para saksi yang merupakan pimpinan dan kader Partai Demokrat dari pusat, daerah, hingga cabang.

Upaya tersebut diduga dilakukan oleh lima orang. Salah satunya adalah non-kader Partai Demokrat, dan menjadi pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

"Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh pejabat negara yang sangat kami hormati dan juga mendapatkan kepercayaan rakyat," papar AHY pada konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Baca juga: AHY Sebut Pelaku Gerakan Makar di Demokrat Ingin Selenggarakan KLB, Targetkan 360 Pemegang Suara

Namun demikian, AHY dan Partai Demokrat mengambil langkah tegas setelah mendapatkan keterangan dari setidaknya delapan orang saksi.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat," ujar dia.

AHY menerangkan bahwa para kader yang melapor tersebut diajak untuk mendukung penggantian Ketua Umum Partai Demokrat dengan paksa melalui pertemuan langsung dan sambungan telepon.

Dalam proses komunikasi itu, menurut AHY, upaya pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan yang bersangkutan sebagai calon presiden pada kontestasi Pemilu 2024.

Untuk menanggapi masalah tersebut, diketahui pagi tadi, AHY dan Partai Demokrat sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Jokowi sebagai upaya konfirmasi dan klarifikasi.

Baca juga: AHY: Kader Demokrat Menolak Gerakan Mendongkel Kepemimpinan yang Sah

AHY juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence dalam menanggapi permasalahan ini.

Ia juga menyatakan bahwa masalah yang sedang terjadi itu akan membuat Partai Demokrat semakin kuat.

"Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini. Karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat. Sejarah mengatakan tidak ada petai yang kuat tanpa cobaan yang berat," tegas AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com