Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Kader Demokrat Menolak Gerakan Mendongkel Kepemimpinan yang Sah

Kompas.com - 01/02/2021, 16:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, seluruh pimpinan dan kader Partai Demokrat menolak gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

AHY mengatakan, Partai Demokrat telah berkonsolidasi menghadapi ancaman serius, yakni gerakan yang ingin mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," kata AHY dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Dugaan Makar di Tubuh Demokrat, AHY Surati Presiden Jokowi

AHY pun mengaku telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang seluruh Indonesia untuk tunduk dan patuh pada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat.

"Insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah Tanah Air," ujar dia.

Ia menuturkan, di internal Partai Demokrat, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah menindaklanjuti laporan-laporan atas gerakan tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan.

AHY juga menginstruksikan para kadernya untuk merapatkan barisan dan mempertahankan soliditas Partai Demokrat.

Ia mengatakan, Partai Demokrat tidak boleh gentar menghadapi ujian dan tantangan yang menurutnya justru akan membuat Demokrat semakin kuat.

"Sejarah mengatakan, tidak ada partai yang kuat tanpa cobaan yang berat. Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak, nahkoda yang tangguh tidak lahir dari lautan yang tenang," kata dia.

Baca juga: Dugaan Makar di Demokrat, AHY Sebut Keterlibatan Kader yang Dipecat karena Korupsi


Diberitakan sebelumnya, AHY menyebut ada gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat yang melibatkan kalangan internal dan eksternal Partai Demokrat, salah satu yang terlibat adalah pejabat pemerintah di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.

AHY mengatakan, gerakan tersebut berupaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat melalui kongres luar biasa untuk selanjutnya menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com