Menteri LHK: 637.000 Hektar Lahan Gambut dan Mangrove di 9 Provinsi Kritis

Kompas.com - 01/02/2021, 16:29 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya. (DOK. KLHK) Menteri LHK Siti Nurbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, ada 637.000 hektar lahan gambut dan mangrove yang kritis di 9 provinsi.

Hal tersebut terungkap dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI yang disiarkan secara daring, Senin (1/2/2021).

"Dengan demikian, di dalam hal mangrove, maka Badan Restorasi Gambut ini akan bekerja pada 9 provinsi yang mangrove kritisnya cukup berat. Secara keseluruhan ada 637.000 hektar yang kritis," kata Siti.

Baca juga: Tahun Ini, Pemerintah Targetkan Rehabilitasi Mangrove 150.000 Hektar

Siti tidak mengungkapkan provinsi mana saja yang dimaksud.

Menurut dia, saat ini kerusakan di wilayah-wilayah mangrove sangat terasa. Padahal, gambut dan mangrove merupakan bagian penting dari low land development.

Adapun low land development, kata dia, merupakan area yang berada di wilayah dataran.

Melihat adanya lahan gambut dan mangrove yang kritis, Siti mengatakan, percepatan perbaikan akan dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Baca juga: Pemuda dan Mangrove, Upaya Penanggulangan Abrasi Pantai di Mempawah

Badan tersebut akan tetap bekerja sama dengan Dirjen DAS dan Rehabilitasi Hutan KLHK dalam melakukan percepatan perbaikan.

"BRGM mendapat tugas untuk percepatan implementasi. Sedangkan, kebijakan dan lain-lain tetap dia berada di kementeriannya, apakah itu KKP atau KLHL. Di KLHK kusi government BRGM ini menjadi kusi government dari Dirjen DAS dan rehabilitasi hutan," kata Siti. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X