Menteri LHK: 637.000 Hektar Lahan Gambut dan Mangrove di 9 Provinsi Kritis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, ada 637.000 hektar lahan gambut dan mangrove yang kritis di 9 provinsi.

Hal tersebut terungkap dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI yang disiarkan secara daring, Senin (1/2/2021).

"Dengan demikian, di dalam hal mangrove, maka Badan Restorasi Gambut ini akan bekerja pada 9 provinsi yang mangrove kritisnya cukup berat. Secara keseluruhan ada 637.000 hektar yang kritis," kata Siti.

Baca juga: Tahun Ini, Pemerintah Targetkan Rehabilitasi Mangrove 150.000 Hektar

Siti tidak mengungkapkan provinsi mana saja yang dimaksud.

Menurut dia, saat ini kerusakan di wilayah-wilayah mangrove sangat terasa. Padahal, gambut dan mangrove merupakan bagian penting dari low land development.

Adapun low land development, kata dia, merupakan area yang berada di wilayah dataran.

Melihat adanya lahan gambut dan mangrove yang kritis, Siti mengatakan, percepatan perbaikan akan dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Baca juga: Pemuda dan Mangrove, Upaya Penanggulangan Abrasi Pantai di Mempawah

Badan tersebut akan tetap bekerja sama dengan Dirjen DAS dan Rehabilitasi Hutan KLHK dalam melakukan percepatan perbaikan.

"BRGM mendapat tugas untuk percepatan implementasi. Sedangkan, kebijakan dan lain-lain tetap dia berada di kementeriannya, apakah itu KKP atau KLHL. Di KLHK kusi government BRGM ini menjadi kusi government dari Dirjen DAS dan rehabilitasi hutan," kata Siti.