Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kemenkes yang Dipaparkan Budi Gunadi Belum Rinci, DPR Tunda Rapat

Kompas.com - 01/02/2021, 16:25 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR RI menunda rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Sejumlah anggota Komisi IX di DPR menilai, garis besar anggaran Kementerian Kesehatan untuk tahun 2021 yang dipaparkan Budi belum rinci.

"Saya sependapat ya untuk menghentikan rapat dan memperbaiki paparan yang lebih jelas dan road map dan desain anggaran yang akan digunakan dalam reformasi dunia kesehatan 2021," kata Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher dalam rapat yang disiarkan akun Facebook Komisi IX, Senin.

Baca juga: Menkes: Para Tenaga Layanan Publik Termasuk TNI-Polri Divaksin Covid-19 Maret 2021

Netty menilai, paparan anggaran Kementerian Kesehatan tidak ada yang baru. Padahal, ia berharap, dalam rapat kali ini Budi dapat memaparkan peta jalan anggaran Kemenkes 2021 secara komperhensif.

Senada dengan itu, Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo mengusulkan agar rapat kerja lebih fokus pada postur anggaran 2021 karena lebih mendesak untuk penanganan Covid-19.

"Nah untuk strategi pembangunan lima tahun ke depan politik kesehatan nanti dulu lah, kalau dua-duanya enggak akan nyambung, enggak cukup waktunya," kata Rahmad.

Menanggapi sanggahan Anggota Komisi IX DPR, Budi mengatakan, anggaran program-program tambahan dalam penanganan Covid-19 belum final.

Baca juga: Menkes: Para Tenaga Layanan Publik Termasuk TNI-Polri Divaksin Covid-19 Maret 2021

Anggaran tersebut, kata dia, masih dalam diskusi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lainnya.

"Rencana penambahan mengatasi pandemi pemerintah mencanangkan ada di kisaran Rp 110-130 triliun yang akan membuat program-program yang sudah diajukan akan jadi lebih kecil. Kami jujur bahwa diskusi dengan Kementerian Keuangan mengenai program dan anggarannya belum final," kata Budi.

Berdasarkan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX Anshory Siregar selaku pimpinan rapat memutuskan untuk menunda rapat kerja sesuai masukan para anggota Komisi IX.

"Baik, bapak-bapak rapat kita skors sampai besok (Selasa) jam 10.00 WIB," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com