Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Bamusi: 109 Kepala Daerah yang Diusung PDI-P adalah Kader NU

Kompas.com - 31/01/2021, 13:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), sayap organisasi PDI-P, Zuhairi Misrawie mengatakan, sebanyak 109 kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P) merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU).

Jumlah tersebut, kata dia, merupakan yang terbanyak di antara partai-partai politik lainnya.

"Setidaknya 109 kepala daerah yang diusung PDI-P merupakan kader NU atau terbanyak di antara partai-partai politik lainnya," ujar Gus Mis, sapaan akrabnya seperti dilansir dari Antara, Minggu (31/1/2021).

Baca juga: Harlah Ke-95 NU, Bagaimana Sejarah Pendirian Nahdlatul Ulama?

Gus Mis mengatakan, data itu tidak terlepas dari rekam jejak sejarah hubungan Bung Karno dengan para kiai NU.

Salah satunya adalah saat Bung Karno menyampaikan menyampaikan pidato Pancasila pada 1 Juni 1945.

Ia mengatakan, saat itu para kiai NU berada di garda terdepan dalam memberikan dukungan terhadap Pancasila.

"Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari (pendiri NU) melakukan puasa dan shalat istikharah, memohon pertolongan kepada Allah SWT agar Pancasila dapat menjadi elang pemersatu bangsa," ujar dia.

Kemudian, dalam muktamar tahun 1984, NU menyebutkan Pancasila sebagai ideologi yang di dalamnya sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

Hal tersebut pun menjadi bukti bahwa NU merupakan penjaga terdepan ideologi Pancasila.

"Menurut NU, tugas kita adalah mengamalkan setiap sila di dalam Pancasila dalam kehidupan nyata," kata dia.

Momen itu pun didukung dengan usulan Pengurus Besar NU (PBNU) untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila.

Menurut dia, penetapan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila membuktikan bahwa NU dan PDI-P berada dalam satu napas perjuangan.

Oleh karena itu, ia pun meyakini bahwa kebersamaan PDI-P dengan NU akan semakin memperkokoh semangat kebangsaan.

"Keyakinan ini akan terus membuncah, karena keyakinan kita pada Pancasila sebagai penuntun kita yang di dalamnya meniscayakan gotong-royong, kolaborasi, kerja sama, dan kebersamaan," kata dia.

Baca juga: PDI-P Gelar Harlah NU ke-95, Bakal Dihadiri Megawati hingga Gus Miftah

Selain itu, kolaborasi PDI-P dan NU pun dinilainya telah menjadikan Indonesia semakin solid dan kokoh sehingga menjadi negara berdaulat.

Diketahui, hari ini PDI-P menggelar perayaan Harlah ke-95 NU di Kantor DPP PDI-P yang dilaksanakan secara virtual.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Sekjen Hasto Kristiyanto, dan tokoh-tokoh PDI-P yang berasal dari kader NU baik legislatif maupun eksekutif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com