Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA: Rendahnya Keterwakilan Bikin Kebijakan Kurang Sudut Pandang Perempuan

Kompas.com - 31/01/2021, 12:13 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, rendahnya keterwakilan perempuan sebagai pemimpin membuat sebuah organisasi, lembaga, atau institusi kurang memiliki sudut pandang perempuan.

Hal tersebut pun menyebabkan penyusunan kebijakan yang berpihak pada perempuan turut rendah.

"Minimnya keterwakilan perempuan sebagai pemimpin membuat organisasi dan institusi kurang memiliki sudut pandang perempuan," kata Bintang pada Rakernas Perempuan Pemimpin Indonesia (PPI) I Tahun 2021, dikutip dari siaran pers, Minggu (31/1/2021).

Baca juga: Menko PMK Minta Perempuan dan Anak Diutamakan dalam Penanganan Bencana

"Sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada penyusunan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan berdampak pada rendahnya indeks kesetaraan gender," lanjut dia.

Padahal, kata Bintang, perempuan adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan, permasalahan, dan solusi dari isu-isu yang dihadapi kaumnya sendiri.

Dengan demikian, kepemimpinan dan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pun dinilainya menjadi sangat penting.

Ditambah lagi, Bank Dunia pada 2012 sepakat bahwa saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan, akan muncul kebijakan yang lebih representatif dan inklusif.

"Kepemimpinan perempuan nyatanya sangat esensial bagi kesejahteraan bangsa, bahkan dunia. Hal ini perlu terus kita gaungkan, sehingga menjadi persepsi baru di masyarakat,” kata dia.

Apalagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia yang mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan baru menunjukkan angka 75,24 pada 2019.

Baca juga: Menteri PPPA: Kesehatan dan Psikososial Perempuan-Anak Korban Bencana Harus Diperhatikan

Ia juga berpesan kepada para pemimpin perempuan untuk selalu membawa perspektif perempuan dan anak dalam setiap program, keputusan, dan kebijakan yang diambil.

Sebab, kata dia, hal tersebut pun akan turut menyukseskan isu prioritas Kementerian PPPA.

"Kemudian menjadi panutan bagi perempuan dan anak-anak perempuan agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik pula, serta berperan dalam berbagai pilar pembangunan baik akademisi, dunia usaha, maupun media dengan memberikan intervensi dari berbagai sisi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com