Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA: Kesehatan dan Psikososial Perempuan-Anak Korban Bencana Harus Diperhatikan

Kompas.com - 29/01/2021, 13:09 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, pelayanan kesehatan dan psikososial perempuan serta anak korban bencana harus diperhatikan.

Hal tersebut disampaikan Bintang saat meninjau lokasi terdampak bencana alam gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (28/1/2021).

"Di situasi pascabencana juga selain kebutuhan spesifik, pelayanan kesehatan dan psiko-sosial perempuan dan anak terdampak harus diperhatikan,” ujar Menteri Bintang, dikutip dari siaran pers, Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Menteri PPPA: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi

Ia mengatakan, Kementerian PPPA berupaya memastikan agar perlindungan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, semua hak perempuan dan anak harus tetap terpenuhi dalam kondisi apapun, termasuk di tempat pengungsian.

"Gotong royong dan bergandengan tangan harus dilakukan dengan semua pihak untuk memastikan hak mereka dan tidak ada lagi kesedihan sert air mata,” kata dia.

Kementerian PPPA telah melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam situasi darurat bencana di Sulawesi Barat, antara lain peninjauan ke lapangan untuk asesmen kondisi perempuan dan anak serta menghimpun data cepat perempuan dan anak.

Kementerian PPPA juga bekerja sama dengan Dinas PPPA Sulawesi Barat, MDMC, Himpaudi, Karangpuang, Tim Psikolog TNI AL, dan HIMPSI untuk mengaktivasi tenda ramah perempuan dan anak dalam rangka melakukan dukungan psikososial awal.

Baca juga: Menko PMK Minta Perempuan dan Anak Diutamakan dalam Penanganan Bencana

Selain itu, membangun Pos Ramah Perempuan dan Anak di dua lokasi yaitu di Jalan Pongtiku Nomor 9 dan Jalan Husni Thamrin serta tenda ramah perempuan dan anak di Stadion Manakarra.

Adapun pada kesempatan tersebut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, serta pejabat terkait lainnya.

Pada 14 Januari 2021 Sulawesi Barat diguncang gempa berkekuatan 5,9 pada kedalaman 10 km dan beberapa gempa susulan hingga 16 Januari 2021.

Baca juga: Kementerian PPPA Minta Sinergi Masyarakat Hapus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Meski tidak berpotensi tsunami, namun gempa tersebut memporak-porandakan bangunan vital.

Mulai dari sekolah, posyandu, puskesmas, gedung perkantoran, hingga rumah-rumah warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com