Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: 95 Persen Vaksin Covid-19 Sudah Diorder Negara Maju

Kompas.com - 29/01/2021, 06:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkap data bahwa vaksin yang sudah tersedia hingga kini, 95 persennya sudah diorder oleh negara maju. Kondisi ini, kata dia, sangat memprihatinkan. 

"95 persen vaksin sudah pre order atau diorder oleh negara-negara maju. Ini kan memprihatinkan sekali," kata Retno dalam acara "Rosi: Covid-19 Tembus 1 Juta, Kita Bisa Apa?" Kamis (28/1/2021).

Padahal, menurut Retno, virus Corona tidak mengenal tapal batas negara.

Baca juga: Gubernur Sumsel: Saya Baik-baik Saja Setelah Disuntik, Jangan Lagi Ada Hoaks Soal Vaksin

Virus, kata dia, bisa pergi ke setiap negara, tak hanya menetap di negara maju, melainkan juga negara berkembang.

"Masalah dunia tidak akan selesai kalau semua negara dunia belum dapat menyelesaikan pandemi ini," ujarnya.

Oleh karena itu, sebut dia, Indonesia sejak awal konsisten untuk menyuarakan prinsip kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara.

Ia mengatakan, Indonesia juga tak hanya bicara, tetapi juga berkontribusi dalam prinsip kesetaraan akses vaksinasi.

"Kita menjadi anggota dari CEPI Investors Council. Kita juga melakukan penjajakan awal kerja sama antara CEPI dan Bio Farma. Ini adalah salah satu wujud bahwa Indonesia tidak hanya memikirkan kita sendiri, tapi juga berusaha dengan kemampuan kita untuk berkontribusi," jelas dia.

Cepi adalah koalisi yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan vaksin untuk melawan penyakit menular dan mengupayakan akses vaksin bagi semua negara.

Koalisi yang berbasis di Oslo, Norwegia ini terdiri dari pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Retno mengatakan, meski Indonesia memiliki masalah pandemi, tetapi juga ada tanggung jawab untuk dunia dalam bersama mengatasinya.

Sehari sebelumnya, Menlu Retno juga menegaskan bahwa kepastian untuk ketersediaan vaksin Covid-19 agar bisa didistribusikan tepat waktu ke seluruh negara sangat dibutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Retno saat memimpin pertemuan Covax AMC Engagement Group yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

"Agar vaksin dapat siap dan didistribusikan secara tepat waktu, perlu didapat kepastian mengenai beberapa hal penting," kata Retno yang merupakan salah satu co-chairs dari Covax AMC, dikutip dari siaran pers, Kamis (28/1/2021).

Hal penting tersebut antara lain menyangkut ketersediaan jumlah vaksin, jenis vaksin yang akan diterima, jadwal pengiriman, regulasi, dan isu-isu penting lainnya.

Sebab, kata Retno, seluruh negara, baik maju, kecil, maupun berkembang, berkepentingan untuk memastikan akses yang setara terhadap vaksin Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com