Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membandingkan Sikap Jokowi dan Pemimpin Negara Lain Saat Pandemi Covid-19 Memburuk...

Kompas.com - 28/01/2021, 13:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus Covid-19 di Indonesia menembus angka psikologis untuk kedua kalinya ketika mencapai 1 juta kasus lebih.

Kasus Covid-19 di Indonesia menembus angka 1 juta pada Selasa (26/1/2021) dengan adanya penambahan 13.094 kasus baru. Penambahan itu mengakibatkan total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.012.350.

Kasus Covid-19 di Indonesia mencapai angka psikologis kali pertama saat menembus 100.000 kasus yang terjadi pada 27 Juli 2020. Saat itu kasus baru Covid-19 bertambah 1.525 dalam sehari sehingga total kasus pun bertambah menjadi 100.303.

Baca juga: Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Potensi Under-Reported Masih Ada

Adapun saat kasus Covid-19 menyentuh angka 1 juta, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menggelar rapat terbatas.

Salah satu yang turut menghadiri rapat yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Usai rapat, Menkes pun menyampaikan sejumlah pesan.

Budi menyebut bahwa ada dua makna di balik angka Covid-19 yang kasusnya sudah lebih dari 1 juta.

Makna pertama, kata Budi, saatnya Indonesia untuk berduka. Sebab, dengan terus meningkatnya kasus, banyak sekali pasien yang meninggal dunia. Bahkan, sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan gugur dalam menghadapi pandemi ini.

"Dan mungkin sebagian dari keluarga dekat dan teman dekat sudah meninggalkan kita. Itu momen pertama yang harus kita lalui bahwa ada rasa duka yang mendalam dari pemerintah, dari seluruh rakyat Indonesia atas angka ini," ujar Budi.

Baca juga: Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Makna kedua, kerja ekstra keras mesti terus dilanjutkan. Dengan cara demikian, pengorbanan yang sudah dilakukan para tenaga kesehatan tidak menjadi sia-sia.

"Angka 1 juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama dengan pemerintah bekerja bersama untuk atasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Kita teruskan kerja keras kita," ujar Budi.

Pemerintah klaim bisa kendalikan pandemi

Kendati pemerintah melalui Menkes menyatakan keprihatinan saat kasus Covid-19 mencapai 1 juta lebih, Presiden Jokowi beberapa hari sebelumnya justru mengucapkan rasa bersyukur lantaran pemerintah mengklaim bisa menangani pandemi Covid-19.

"Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi dalam acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja (PGI) di Indonesia melalui tayangan YouTube Yakoma PGI, Senin (25/1/2021).

Padahal saat Jokowi mengucapkan rasa syukur atas klaim keberhasilan pemerintah, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai angka 989.262 dengan kasus aktif sebanyak 162.617 orang.

Baca juga: Kasus Covid-19 Capai Angka 1 Juta, Kemenkes: Tak Perlu Pesimistis dan Berkecil Hati

Selain itu fakta di lapangan menunjukkan sejumlah indikator penanganan Covid-19 memburuk. Hal itu dibuktikan dengan tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 yang mencapai 80 persen lebih di Jakarta dan sekitarnya.

Tingkat keterisian rumah sakit rujukan yang mencapai 80 persen lebih mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan tempat tidur untuk isolasi ketika anggota keluarganya terpapar Covid-19.

Bahkan positivity rate pun terus meningkat meskipun pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap pertama pada 11-25 Januari.
Pada 11 Januari positivity rate nasional tercatat sebesar 15,8 persen.

Kemudian, selang sepekan yakni pada 18 Januari, positivity rate nasional tercatat sebesar 16,4 persen. Dengan demikan ada peningkatan sebesar 0,6 persen.

Selanjutnya, pada 25 Januari positivity rate nasional tercatat sebesar 17 persen. Dengan demikian ada peningkatan sebesar 0,6 persen. Peningkatan positivity rate secara berkala menunjukkan penularan Covid-19 di Indonesia semakin parah.

Baca juga: Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Anggota DPR: Penanganan Pandemi dari Hulu ke Hilir Masih Berantakan

Tak hanya itu, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia dalam sehari juga beberapa kali mencapai angka tertinggi di masa PPKM.

Pertama, terjadi pada 13 Januari. Pasien Covid-19 yang meninggal dunia hari itu mencapai 306 orang. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia pada 2 Maret 2020.

Kedua, terjadi pada 21 Januari. Pasien Covid-19 yang meninggal dunia hari itu mencapai 346 orang dan menjadikannya sebagai angka kematian tertinggi.

Angka kematian tertinggi kembali terjadi pada Rabu (27/1/2021) yakni sebanyak 387 pasein Covid-19 yang meninggal dunia.

Respons pemimpin negara lain saat kasus Covid-19 melonjak

Di saat Presiden Jokowi mengucapkan rasa syukur di tengah indikator penanganan Covid-19 yang terus memburuk, sejumlah pemimpin negara lain justru tak sungkan menyatakan kegagalannya dalam menangani pandemi saat terjadi lonjakan kasus di negaranya.

Baca juga: Mengapa Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta? Ini Kata Epidemiolog

Presiden Filipina Rodrigo Duterte misalnya, tak segan untuk mengakui kegagalan menangani pandemi Covid-19 saat kasus di negaranya mencapai 103.185 pada Agustus 2020.

“Kami gagal total. Tidak ada yang mengantisipasi ini. Tidak ada orang yang memprediksi bahwa dalam sehari ribuan orang jatuh sakit,” kata Duterte sebagaimana dilansir dari AFP.

Hal yang sama dilakukan Kanselir Jerman Angela Merkel saat kematian pasien Covid-19 mencapai angka tertinggi dalam sehari pada Desember 2020, yakni sebanyak 590 orang.

“Saya memohon maaf dari lubuk hati yang terdalam. Namun jika harga yang kita bayarkan adalah 590 kematian sehari maka hal ini tidak bisa saya terima,” ujar Merkel sebagaimana dikutip dari DW.

Dalam kesempatan itu Merkel juga memohon dengan sungguh-sungguh agar masyarakat Jerman kembali bersabar untuk menghadapi kebijakan lockdown untuk menekan angka kematian dan penularan Covid-19.

Selain itu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga tak malu untuk meminta maaf kepada rakyatnya lantaran kasus kematian akibat Covid-19 telah menyentuh angka 100.000 pada Selasa (26/1/2021).

Hal itu membuat Inggris menempati peringkat kelima negara dengan kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia.

“Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya dan bertanggung jawab penuh atas nyawa-nyawa yang hilang. Sulit untuk menghitung duka yang diakibatkan hilangnya nyawa dengan cara yang tragis dalam setahun terakhir,” kata Johnson sebagaimana dilansir dari Telegraph.

Baca juga: Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Guru Besar UI Duga Varian Baru Sudah Masuk

Pemerintah menghibur diri

Melihat sikap Jokowi yang berbeda dengan pemimpin negara lain saat penanganan pandemi Covid-19 terus memburuk, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpendapat klaim Jokowi justru bertujuan untuk menutupi kegagapan pemerintah dalam penanganan pandemi.

Menurutnya, selama ini berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan pandemi tidak ada yang matang.

"Pemerintah itu justru gagap. Gagap mengatasi situasi pandemi. Ini berakibat pada munculnya banyak sekali panic policy," kata Trubus, Selasa (26/1/2021).

Trubus pun mengatakan Jokowi terlihat seperti menghibur diri agar masyarakat tidak panik. Sebab, faktanya, kasus Covid-19 belum juga mereda.

"Ini lebih cenderung menghibur diri, seperti biar masyarakat tidak panik. Padahal itu kan sebenarnya cenderung seperti membohongi publik jadinya," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com